MEDAN – RENTAKNEWS : Anggota DPD RI asal Sumatera Utara H. Muhammad Nuh, MSP merasa heran dengan kebijakan Menteri Agama RI Fachrul Razi yang mengharuskan majelis taklim mendaftar di kantor kemenag. “Ada apa kok malah menjadi program khusus dengan aturan yang dinilai memberatkan para pengelola majelis taklim?“ kata Muhammad Nuh  ketika diminta tanggapannya melalui pesan Whatsapp tentang kebijakan baru Menag Fachrul Razi, Rabu (4/12/2019).

Menurut Muhammad Nuh, seharusnya pemerintah mendorong agar institusi dan komunitas yang belum membentuk majelis taklim segera membentuknya guna mendorong agar nilai-nilai keagamaan yang amat mulia dan penting itu dapat dihidupkan dan disemarakkan.  Sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, pemerintah seharusnya mendukung dan memotivasi semua penganut agama resmi di negeri ini untuk menyemarakkan kegiatan keagamaan masing-masing.

Muhammad Nuh mengatakan, selama ini tidak ada masalah dengan majelis taklim. Tapi sekarang mengapa harus didaftar. Majelis taklim telah menjadi  sarana untuk memupuk tradisi keagamaan di masyarakat. Jadi peraturan baru ini malah akan mengganggu peran majelis taklim di masyarakat

Menurut Nuh, bahkan jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, majelis taklim itu sudah ada dan banyak berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. “Sebelum kemerdekaan, ulama dan santri itu lazim bergabung dalam majelis taklim. Mereka punya peran signifikan dalam memperjuangkan kemerdekaan,” kata Muhammad Nuh lagi.

Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang ditandatangani Menteri Agama Fachrul Razi. Pasal 6 ayat 1 PMA tersebut mengatur agar setiap majelis taklim terdaftar di Kemenag.

 Sementara itu Sekretaris Jenderal PB NU Helmy Faishal Zaini juga menyoroti kebijakan baru Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi itu. “Sebaiknya Kemenag tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak mendesak tapi harus fokus pada upaya-upaya pemenuhan program yang bersifat prioritas. Tentu saja kebijakan harus berdasarkan hasil kajian yang mendalam. Contoh kebijakan yang bukan prioritas dan justru menimbulkan kontroversi itu seperti sertifikasi nikah dan juga soal cadar dan cingkrang,” ujar Helmy sebagaimana dikutip JawaPos.com.

Menurut Helmy, pendirian majelis taklim di berbagai daerah adalah bagian dari cara masyarakat untuk meneguhkan persaudaraan dengan kegiatan keagamaan. Makanya, Helmy berpendapat bahwa kebijakan yang diajukan Kemenag justru bisa menimbulkan polemik baru. “Kebijakan yang tidak populis dan tidak berdasarkan kajian dan riset yang mendalam akan cenderung membuat kegaduhan di masyarakat. Kondisi ini tentu saja harus dihindari,” katanya. (*)

Reporter:

Abdul Aziz

Editor:

Harun AR

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here