BPKS Sabang, Antara Aturan dan Permainan

IKLAN
  • Oleh Dr. Taufiq Abdul Rahim

Dosen Fisip Unsyiah

Dr. Taufiq Abdul Rahim

Manajemen Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS) Sabang, sebagai pelabuhan bebas, saat ini terus menjadi perhatian publik. Sejak ditetapkan tahun 2005, setelah dibekukan tahun 1975, ternyata tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian Aceh dan Kota Sabang khususnya.

Dengan akan dilakukan seleksi pimpinan atau manajemen baru dengan cara “fit and proper test”, hal ini diharapkan akan mendapatkan titik terang dalam rangka rekruitmen pejabat publik BPKS-Sabang. Ini sesuai dengan aturan bahwa, menetapkan dan mengangkat pejabat publik setingkat ketua badan dilakukan dengan melalui seleksi (diharapkan terbuka) dan transparan, sehingga menghasilkan pejabat yang berkompeten, kredibel, jujur dan amanah. Hal ini pantas diberikan apresiasi jika benar dilakukan sesuai aturan, ketentuan, kompetitif dan jujur.

Namun demikian, jika hanya sekedar formalitas dan orang yang akan diangkat dan diberikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pejabat BPKS-Sabang sudah ada dipersiapkan, ini merupakan langkah mundur (setback) dalam rangka menjadikan manajemen pengelolaan profesional, maka seleksi “sandiwara” ini perlu dipertanyakan secara jujur dan mendalam serta transparan. Jelas ini menjadi mainan dan permainan para elite Aceh, Dewan Kehormatan Sabang (DKS) dan panitia seleksi, sehingga wajar jika masyarakat selalu curiga, kecewa, mencemooh dan hilang kepercayaan (distrust) kepada elite dan Pemerintah Aceh.

Khusus berbicara BPKS-Sabang jika seleksi Ketua BPKS-Sabang dilakukan dengan benar sesuai aturan, ini akan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap stimulus perekonomian Aceh secara makro-ekonomi. Juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat Aceh dan atau khususnya Sabang. Tetapi jika sekedar formalitas dan seolah-olah memperlihatkan kepada publik proses ini berjalan transparan dan mengikuti aturan, sementara orang yang akan diangkat menjadi Ketua BPKS-Sabang sudah dipersiapkan dan disimpan dan akan diumumkan kemudian menjadi pejabatnya. Ini jelas-jelas pembohongan publik dan mempermainkan (berolok-olok) terhadap masyarakat Aceh yang berharap banyak dari keberadaan BPKS-Sabang yang telah menghabiskan dana sekitar Rp 51 trilyun sejak dibangun ditetapkan sampai dengan saat ini.

Oleh karena itu, sudahlah cukup mempermainkan BPKS-Sabang sebagai “kue pembangunan” Aceh yang empuk dan ladang memperbanyak pundi-pundi kekayaan elite Aceh. Saat ini sesungguhnya masyarakat juga sudah banyak tahu tentang “hiddens agenda” elite Aceh, meskipun ditutupi dengan berbagai retorika, diksi dan pernyataan yang manis-manis ke publik masyarakat Aceh, terhadap penggunaan dana publik untuk kepentingan pembangunan prasarana dan sarana publik permainan orang dan kelompok tertentu pada level elite Aceh. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here