Pluralistik, Konflik dan Integrasi dalam Perspektif Sejarah

IKLAN
  • Oleh Dr. Zaiyardam Zubir, MHum

              Peneliti Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas Padang

Prolog: Ini Medan Bung

Ada sebuah ungkapan yang amat terkenal di bumi Nusantara menyangkut Medan yaitu; “Ini Medan bung.” Setiap orang yang pernah hidup di Medan memiliki makna sendiri tentang ungkapan ini. Saya pribadi pernah empat tahun hidup di Medan, juga memiliki makna dan cerita sendiri tentang ungkapan  “Ini Medan bung”, yaitu solidaritas sosial. Begini ceritanya.

Ketika sahabat saya Suprayitno dan Edy Sumarno, dosen  Jurusan Sejarah FIB USU menelepon dan meminta saya menjadi pembicara pada Seminar Nasional bertema “Pluralistik, Konflik dan Integrasi Dalam Perspektif Sejarah”.  Ketika itu yang berkelabat di kepala saya adalah sejumlah bayangan yang awalnya samar, kemudian sedikit demi sedikit semakin jelas dan akhirnya  menjadi terang benderang. Jurusan Sejarah Fakultas Sastra USU (sekarang FIB USU), bukankah itu tempat pertama saya mengenal dunia luar, dunia selain kampung saya di pedalaman Minangkabau sana.  Bukankah di kampus itu yang pertama memperkenalkan kepada saya mengenai kehidupan, pluralistik, konflik dan integrasi. Ketika memikirkan permintaan Edy di atas, bukan konsep-konsep plural, konflik ataupun integrasi yang muncul, akan tetapi muncul wajah-wajah guru saya;  Pak Daniel Ahmad, Bang Ef (Nazief Khatib), Bang Fachrudin, Pak Sofyan,  Kak Ida, Kak Ita, Kak Yasmis, Kak Dewi, Kak Ratna, Kak Fitri, Bu Ida, Pak Sentosa Tarigan, Bang Saifudin Mahyudin dan Bu Nurhayati Lubis, Pak Kabar Bangun, dan Pak T. Amin Ridwan.  Semuanya adalah guru-guru saya yang mendidik saya tentang plural, konflik, integrasi, kehidupan, toleransi dan tentu tentang ilmu sejarah.  (Salam hormat bapak ibu dosen. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau. Aamiin Aamiin Aamiin ya Robbalalamin).

Setelah mengingat semua guru-guru saya itu, maka muncul bayangan lain teman-teman satu angkatan di Jurusan Sejarah angkatan 1981 seperti Hendra Mulia (Icen), Suprayitno, Indra, Lisnawati, Arnold Samosir, T. Besler Simamora, Umar Nasova, Sahala Manalu, Hartati, Jonggi Padang, Balkis, Nora Farida Simangunsong, Nur Deliana, Lamhotma Panjaitan, Joni Hutagaol, Ester Dahlia Midian Sitorus, Sitohang, Suprapto, Teti Indriati dan banyak lainnya.  

Bayangan lebih lanjut, muncul wajah-wajah adik kelas, kakak kelas dan juga abang-abang dari lain jurusan. Melakoni masa-masa menjadi mahasiswa USU yang penuh keakraban dan kekeluargaan. Saya seringkali tidur di rumah sahabat Hendra Mulia, Gustanto, Said Muhammad, Sulaiman Paris, Bang Haris Sutan Lubis, Bang Edy Zulfikar, Bang Budi Agustono. Pergaulan yang akrab dengan teman-teman seperti Edy Sumarno, Taufik Lubis, Nita Safitri, Fikarwin, Ibrahim Peudada, Iwan Harahap, Pujiati, Rohani, Nur Sukmasuri, Nurhamidahwati, Bang Iswadi, Bang Ismet Nur, Erza Yunandra, Bang Wahyudi, Bang Carles Sitorus, Bang Irwansyah, Bang Saifudin, Bang Wara Sinuhaji, Bang Bebas Surbakti, Bang Samsul Tarigan, Bang Timbun Ritonga, Bang Lukman Hakim Siregar,  Bang Roy Siregar, Bang Husni, Bang Edi, Simson, Kaber, Bahagia Tarigan, Harun Al Rasyid, Melvayetti, Yeyen, Bang Hanif, Rinaldi, Parlaungan, Kak Emi, Mulyadi,  Bang Ali Nur, dan banyak lainnya. Semuanya menjadi kenangan indah dan banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan selama berinteraksi dengan nama-nama yang disebutkan di atas.

Jujur saja, pertama datang dari pedalaman Minangkabau sana, pergaulan antar etnis belumlah akrab dalam keseharian saya. Namun, sampai di Medan, saya dipertontonkan dengan berbagai latar belakang etnis dan agama sebagaimana nama-nama di atas. Mereka mewakili berbagai etnis seperti Melayu, Minangkabau, Jawa, Arab, Batak, Aceh, Karo, Simalungun, Sunda, Mandahiling dan India. Dalam hati saya berkata: “Inilah sesungguhnya Indonesia dengan berbagai keragaman yang dimilikinya. Walaupun begitu, solidaritas yang kuat sangat dirasakan selama hidup dan bergaul dengan berbagai kelompok dan etnis di Medan”.

Semua menjadi terasa indah. Apalagi kalau sudah jalan malam  bersama Bang Haris Sutan Lubis, kami mengoyak-ngoyak sepi dan bersenandung. Bang Haris Sutan Lubis menuliskannya dengan bait-bait yang sangat indah : malam + malam ketika nyanyian pendek  menutup rindu, ; malam + malam nyanayian pun usai tanpa makna merasuk kalbu; malam + malam, malam pun luka dalam-dalam.

Biasanya, setiap usai mengoyak-ngoyak sepi, kami pulang melewati “Jalan Sei Selayang”. Sampai di rumah Bang Haris, mendengarkan Radio USU dan minta kepada Bang Ismed Nur yang lagi siaran di Radio USU agar diputarkan lagu Merpati Putih-nya Chrisye, lagu favorit saya dan Bang Haris. (Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa almarhum Bang Ismed Nur).

Mengering sudah bunga di pelukan

Merpatih putih berarak pulang

Terbang menerjang badai

Tinggi di awan

Menghilang di langit yang kelam

Selamat berpisah kenangan bercinta

Sampai kapankah jadinya

Aku harus menunggu

Hari bahagia seperti dulu

Bersama kasih kembali

Bercumbu lagi kembali satu

Janji berjuta bintang

Dalam pelukan

Sehangat pagi yang cerah

Lantas, apakah kita damai-damai atau penuh dengan konflik? Ada masanya kompak dan ada masanya konflik. Konflik biasanya muncul, ketika terjadi perebutan kekuasaan seperti Senat Mahasiswa. Dalam konflik itu, bisa berjalan keras dan tidak jarang terjadi juga anarkis. Walaupun demikian, karena waktu itu perebutan kekuasaan masih dalam skala kecil, benturan-benturan fisik ataupun yang bersifat anarkis tidaklah terlalu besar. Konflik yang ada masih riak-riak kecil, yang dengan mudah dipadamkan. Berbeda jika kekuasaan sudah besar ataupun menyangkut harta dalam jumlah besar, maka baru gejolak itu semakin panas, tinggi dan menelan banyak korban. Jelas sekali, korban itu biasanya menimpa rakyat kecil yang  tidak bersalah dan tidak mengetahui tentang perebutan kekuasaan tingkat tinggi.

Tiga Tragedi Kemanusiaan

Dalam berbagai penelitian lapangan yang saya lakukan, terlihat secara jelas berbagai persoalan besar anak bangsa. Penelitian saya umumnya menyangkut rakyat kecil atau sejarah orang kebanyakan (berbeda dengan sejarawan istana, yang membahas tentang orang besar dan peristiwa besar), maka denyut kehidupan rakyat kecil itulah yang menjadi fokus penelitian saya. Dari berbagai penelitian di pelosok, setiap berhadapan dengan pengusaha dan pengusaha, rakyat selalu saja kalah.

Mereka yang berada di daerah pinggiran, dianggap tidak pernah ada. Untuk wilayah perkebunan besar, baik milik pengusaha maupun penguasa selalu saja ada tanahnya dirampas dan ada yang dibunuh dan terbunuh. Kasus pembantaian orang Minangkabau dan Bugis di Wamena, kasus Mesuji yang menjadi ladang pembantaian di perbatasan Lampung dengan Sumatera Selatan, hanyalah satu dua kasus yang muncul di permukaan. Padahal, ribuan kasus lainnya yang sama, namun tidak terberitakan dan ada ribuan kasus lainnya yang seperti api dalam sekam, yang setiap saat bisa saja meledak dan membumihanguskan rakyat-rakyat yang tidak berdosa.  Pembiaran oleh penguasa menjadikan tindakan kekerasan tidak dapat dibendung sehingga menjadi hal wajar saja.

 Dalam setiap persoalan yang muncul itu, seringkali keberadaan penguasa tidak pernah ada. Kalaupun penguasa ada di dalamnya, justru penjadi penyebab utama dari persoalan anak bangsa itu, sebagaimana dari tiga kisah yang terdapat di bawah ini;

Kisah 1.  

Apakah kita masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Itulah kesan pertama yang muncul di kepala saya ketika sampai di Dusun Kulukubuk di Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. Perjalanan panjang melalui laut,  sungai dan jalan kaki yang berat, melelahkan dan pertaruhan nyawa untuk bisa sampai ke lokasi tujuan.  Sampai di lokasi, yang ditemukan adalah satu rumah dalam ukuran 4 X 6 meter, dihuni oleh lima KK. Caranya adalah menyekat-nyekat ruangan yang ada dalam ukuran lebih kurang 2 X 3 meter dan berbaris kiri-kanan dari bangunan yang ada. Cara lain untuk membatasi satu keluar dengan keluarga lainnya dalam ruangan lepas itu adalah cukup disekat  dengan memakai kelambu saja. Belum lagi, dari segi bahasa yang berbeda, sehingga saya betul-betul merasakan tidak berada di NKRI. (Zaiyardam Zubir, 2015).

Satu rumah yang dihuni lima KK di Dusun Kulukubuk Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sementara itu, infrastruktur Mentawai pun tidak beda nasibnya dengan masyarakat itu sendiri. Berbagai fasilitas umum seperti jalan, sekolah, pendidikan, dan kesehatan masih yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Jalan ada, namun hanya bisa dilewati dalam kondisi tertentu. Di kala hujan, penuh lumpur dan di kala panas ditutupi debu. Ada kendaraan yang lewat, namun harus melewati kubangan lumpur sehingga jalan yang berjarak 38 km harus ditempuh 12 jam. Di banyak desa, sekolah hanya memiliki satu orang pegawai negeri yaitu pegawai sekolah, sedangkan guru umumnya diambil dari penduduk setempat yang pernah mencicipi sekolah menengah. Sementara itu, untuk kesehatan,  mereka mengandalkan kepada Sikerei (dukun kampung). Hebatnya lagi, wilayah Kepulauan Mentawai ini dikuasai oleh partai pemenang pemilu, namun perhatian terhadap rakyat kecil hanya ada dalam pidato kampanye para elite politik saja (Zaiyardam Zubir, 2018). 

”Jalan Tol” lumpur di kabupaten kepulauan Mentawai.

Kisah 2:

Berhubungan dengan ekspansi kelapa sawit, pengalaman pahit dirasakan oleh etnik Talang Mamak di Indragiri Hulu, Riau bisa menjadi contoh tentang ketidakberdayaan rakyat kecil berhadapan dengan penguasa dan pengusaha. Ternyata, perkebunan kelapa sawit membawa akibat jelek bagi masyarakatnya. Penguasaan atas tanah semakin lama semakin hilang. Tahun 1925 misalnya, Residen Belanda mengakui tanah orang Talang Mamak seluas 48.000 ha. Tahun 2006,  berdasarkan Surat keputusan Bersama (SKB) antara Bupati dan DPRD Indragiri Hulu, luas tanah Talang Mamak adalah 1.800 Ha. Tahun 2002, masyarakat adat Talang Mamak mendapatkan Kalpataru dari Presiden Megawati. Penghargaan tersebut diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan kerja keras suku Talang Mamak dalam melestarikan hutan adatnya dengan luas 18.800 Ha. (Gurindam. Co, 2013) Namun sekitar tahun 2006, Kalpataru tersebut dikembalikan oleh masyarakat karena kesepakatan yang telah dibuat dilanggar oleh pemerintah dengan memberikan izin kepada perkebunan. Padahal antara masyarakat dan bupati melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB). Dalam perkembangan terakhir, tanah yang mereka miliki tinggal 300 Ha. (Gilung).

Wilayah Talang Mamak, yang tersebar di Kecamatan Rakit Kulim dan Rengat Barat, sebetulnya terdapat empat kawasan rimba pusaka, yakni Hutan Sungai Tunu seluas 104,933 hektare, Hutan Durian Cacar seluas 98.577 hektare, dan Hutan Kelumbuk Tinggi Baner 21.901 hektare. “Semuanya sudah habis,” (Patih Laman). Dengan berbagai cara, pemilik modal melakukan  perampasan tanah milik Etnik Talang Mamak. Kepala suku Etnik Talang Mamak, Batin Irisan, menyatakan; “pemilik modal tanpa permisi menanam sawit di sekitar  kampung dan hutan kami. Pemilik modal secara bebas dan tanpa rasa bersalah merampas tanah kami, seakan-akan kami orang Talang Mamak yang menghuni tanah-tanah di dalamnya bukanlah manusia” (Zaiyardam Zubir, 2019). Lebih jauh, Tidak hanya sampai di situ saja, Perampasan wilayah adat melalui perijinan pemerintah kepada investor perkebunan, pertambangan dan hutan tanaman industri telah menyebabkan kami kehilangan mata pencaharian yang mengakibatkan kemiskinan kehidupan kami dan berimplikasi pada kerusakan struktur sosial, keterancaman budaya kami dan hilangnya kesatuan adat kami sebagai masyarakat adat Talang Mamak. Wilayah adat kami telah berubah menjadi perkebunan sawit, wilayah pertambangan dan perkebunan akasia. (Patih dan Batin Talang Mamak, ”Maklumat Talang Mamak”, 2013).

Foto 4: Selama  30 tahun tanah rakyat terus dirampas. Akankah bisa didapatkan kembali?

Kisah 3:

Sore nan cerah dan matahari masih menyinari perkebunan sawit itu dengan sempurna berubah menjadi tragedi berdarah. Entah siapa yang memulai, kejadian bermula dari demonstrasi yang berjumlah mencapai tiga ribu orang itu berlangsung sejak siang di pintu gerbang perkebunan sawit itu. Pada awalnya hanya berupa orasi saja, namun  menjelang magrib tiba-tiba saja menjadi anarkis. Entah siapa yang menjadi provokasi, aparat melepaskan tembakan. Tanpa ampun, aparat yang telah didatangkan sejak lima hari lalu sebanyak 250 orang ditugaskan menjaga kebun sawit, bentrok dengan massa. Walaupun beda jumlah, namun aparat memiliki persenjataan perang yang sangat lengkap melepaskan tembakan peringatan. Namun sebagian mencoba melawan sehingga terjadi bentrokan yang tidak seimbang. Mereka yang mencoba melawan itu kemudian dikejar aparat. Ada yang tertangkap dan ada yang melarikan diri. Mereka yang melarikan diri ke dalam perkebunan dan yang kebetulan Sawitri dan kawan-kawannya sedang mandi. Saat mengejar itulah, pihak keamanan melepaskan tembakan membabi buta sehingga Sawitri dan teman-temannya yang sedang mandi itu  tertembak dadanya. Melihat Sawitri tertembak dan jatuh berlumuran darah, teman-temannya lari ketakutan, dan membiarkan Sawitri sendirian di sungai, sampai kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya. Yang lebih mengenaskan lagi adalah keesokan harinya setelah gejolak itu, ketika orang-orang mencari jenazahnya, ternyata sebagian besar tubuhnya sudah hilang dimangsa binatang buas (Zaiyardam Zubir, 2019)

Dimana penguasa?

Jika mau dituliskan lagi, kisah-kisah  di atas bisa lebih banyak lagi. Cerita yang telah terjadi maupun akan terjadi memiliki pola yang sama yaitu ada yang terpencil, ada yang dirampas dan ada yang dibunuh.  Mereka tidak punya pilihan lain, kecuali menerima keadaan itu. Dalam masyarakat yang serba kekurangan dalam keterasingan dan tertindas itu, kondisi itu  sudah menjadi bagian dari keseharian yang melekat dalam kehidupan mereka. Chamber menyebutkan bahwa mereka terperangkap dalam jebakan kemiskinan disebabkan keterpencilan, kebodohan, dan ketidakberdayaan (Robert Chamber, 1987).

Tidak terbantahkan lagi, bahwa sejarah Indonesia kontemporer, kehidupan rakyat kecil penuh dengan air mata, darah dan duka nestapa. Berbagai konflik kekerasan dengan berbagai dalil menjadi bagian yang terpisahkan, sehingga dapat menggoyang sendi-sendi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gejolak seperti dibiarkan habis begitu saja. Padahal, dalam banyak kasus telah terjadi korban harta dan nyawa. Ribuan kasus-kasus dari Aceh sampai Papua yang tidak ada penyelesaiannya sehingga setiap orang seperti berhak menjadi hakim dan hukum sendiri.  Anderson menyatakan “…Dalam satu negara, komunitas yang berkembang dengan kesadaran dan pengalaman sejarah, corak hubungan sosial terbina, elite adalah sesuatu yang dibayangkan berdasarkan perjalanan sejarah yang diukir oleh pejuang-pejuang bangsa dengan perjuangan penuh pengorbanan. Para pejuang yang telah bekerja untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya atau bangsa inilah yang dinamakan pemimpin. Hal yang terjadi sekarang justru berbanding terbalik, sehingga  jangan-jangan apa yang oleh Ben Anderson memang terjadi bahwa  Nasionalisme atau Indonesia hanya sebatas komunitas imajiner (Benedict R.O.G. Anderson, 1983). 

Hal ini semakin nyata, karena dalam banyak kasus kemanusiaan yang merugikan rakyat kecil, negara seperti mengabaikan begitu saja. Tidak heran, catatan sejarah republik ini penuh dengan pelanggaran hak azazi manusia, sehingga tulisan Klinken tahun (2007) ternyata berlangsung secara langgeng sampai sekarang. Contoh nyata adalah  tragedi kemanusiaan terbunuhnya 10 orang Minangkabau dan 22 Orang Bugis di Wamena menjadi bukti bahwa perang di kota kecil masih berlangsung dan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari negara. Syahganda menuliskan bahwa penyebab kematian itu karena dipanah, dibacok, dibakar, di sebuah pasar di Wamena. Sebuah perilaku dan perbuatan yang sangat biadab, bahkan tidak berperikemanusiaan (Syahganda Nainggolan, 28 September 2019).  Keberadaan negara justru tidak terlihat dalam pencegahan konflik. Banyak tokoh Minang bersuara keras dan mengutuk tragedi Wamena,  hingga ada yang menuntut Jokowi mundur karena dianggap gagal (Wartakota, Minggu 29 September 2019). Dari banyak kasus yang ada, tepat kiranya kata Anderson bahwa negara imajiner saja (Benedict R.O.G. Anderson, 1983). 

Jika mau jujur, NKRI yang kita banggakan ini sebenarnya penuh dengan ranjau-ranjau integrasi nasional, yang setiap waktu bisa meledak, yang memakan harta dan jiwa rakyat kecil yang tidak berdosa.  Namun, sepertinya penguasa menutup mata terhadap persoalan rakyat kecil, namun sangat reaktif, jika musibah menimpa pendukungnya. Bandingkan, derita yang dialami oleh Novel Baswedan yang tidak terungkap selama lebih setahun. Kasus Wamena tidak ada tindakan apapun jua. Namun, dalam hitungan jam, penganiayaan terhadap Karundeng bisa dibongkar polisi.  Kita sedang dipertontonkan tragedi kemanusiaan oleh badut istana.

Rakyat versus Penguasa dan Pengusaha

Cissokho memberi judul bukunya God is not a Peasant. Secara tersirat, Cissokho menyatakan bahwa Tuhan bukan dari seorang petani (Mamadou Cissokho, 2009: hlm. 116-117). Sebuah pertanyaan nakal diajukan; Jika tuhan tidak berasal seorang petani, lantas Tuhan dari kelompok kapitalis. Persoalan besarnya adalah ketika terjadi penindasan terhadap petani, tak seorang atau satu kekuatan pun yang membelanya. Jika pun ada, maka itu hanya sebuah gerakan yang kecil dan spontan, sehingga untuk dapat mengembalikan hak-hak petani yang dirampas juga hanya sebuah gerakan  spontanitas dan tidak terencana.

Kalaupun melawan, mereka seringkali menggunakan senjata orang-orang kalah seperti memperlambat pekerjaan, bersifat pura-pura, pelarian diri, pura-pura memenuhi permohonan, pencurian, pura-pura tidak tahu, menjatuhkan nama baik orang, pembakaran dan penyabotan (James R. Scott, op.cit. hlm. xxiii).  Gerakan seperti ini disebut sebagai bentuk gerakan everyday forms resistance dan ibarat  jutaan binatang kecil di laut, mau tidak mau menciptakan batu karang. Demikian juga ribuan aksi perlawanan individu menciptakan tembok karang politik dan ekonomi. Namun, jarang sekali orang yang melakukan tindakan-tindakan kecil itu berusaha menarik perhatian orang kepada dirinya, sebab keamanan diri mereka justru terletak pada sikap anonimitas mereka (James R. Scott, 2000).

Petani yang selalu menjadi incaran bagi pengusaha dan penguasa sampai pada satu titik habis semua aksesnya. Yando menyebutkannya ‘Abiah Tandeh’- terkikis habis (R. Yando Zakaria, 2000). Dalam Bahasa lainnya, Tawney, sebagaimana yang dikutip oleh Scott, menyatakan bahwa ada daerah-daerah di mana posisi penduduk pedesaan ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga sebuah ombak yang kecil sudah cukup untuk menenggelamkannya (James R. Scott, 1983).  Memang petani tidak tenggelam, namun sepanjang hidupnya mereka terhimpit dalam kemiskinan yang bersifat struktural, kemiskinan yang disebabkan oleh struktur yang pincang dan kebijakan penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat kecil (Soedjatmoko, 1984).

Siapa yang menjadi pelindung rakyat petani dari perampokan penguasa dan pengusaha. Ketika petani berhadapan dengan pengusaha dan penguasa, gerakan-gerakan petani selalu mengalami kekalahan. Sekuat apa pun juga, sebanyak apa pun juga massa, dengan segala cara penguasa membungkam suara alternatif. Kolaborasi penguasa dengan pengusaha dari berbagai lapisan, menempatkan rakyat kecil dalam posisi yang tidak berdaya. Hubungan yang terjalin adalah hubungan penindasan dan tertindas, sehingga menjadi rapuhnya kehidupan rakyat kecil. Dengan sendirinya, tingkat kepercayaan masyarakat semakin lama semakin rapuh. Hal yang tidak dapat dihindari adalah rapuhnya fondasi kehidupan masyarakat. Keinginan untuk mencapai integrasi nasional hanyalah omong kosong karena menuju integrasi nasional itu dipenuhi oleh ranjau-ranjau integrasi, ranjau yang bertebaran di berbagai pelosok tanah air. (Zaiyardam Zubir dan Lindayanti, 2013).

Aktor penting dari penanaman ranjau-ranjau integrasi itu justru penguasa sendiri. Penguasa yang seharusnya melindungi masyarakat, namun turut menjadi menindas rakyat. Hal ini ditampilkan secara terbuka, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya ditemukan dalam kata-kata. Perampasan tanah rakyat, korupsi yang merajalela, dan tindak kekerasan oleh aparat nagara membuat kedamaian semakin jauh dirasakan  masyarakat kelas bawah.

Bangunan kebijakan yang dibuat berupa piramida terbalik. Pada bagian atas terjadi kolaborasi penguasa dengan pengusaha, sehingga menjadi kelompok yang diuntungkan. Kelompok ini bisa menikmati kehidupan di republik ini seperti dalam syurga. Bagi mereka yang memiliki uang, mereka menemukan syurga dengan uang yang dimilikinya. Mereka bisa mendapatkan apa pun juga yang mereka kehendaki.  Tidak ada kekuatan yang dapat menghalangi mereka. Ungkapan Orang Melayu di Riau menyatakan bahwa “tembok baja setebal apa pun juga, jika pelurunya dari emas, dipastikan bisa ditembus.” Dalam ungkapan lainya dikatakan; selagi ayam jago memakan jagung, maka bisa didapatkan (Zaiyardam Zubir, 2016).  Kunci dari semuanya adalah uang yang berlimpah dari kaum kapitalis dan pejabat-pejabat negara yang bisa dibeli. Kolaborasi jahat kedua kelompok inilah yang menjadikan sendi-sendi kehidupan negara hancur dan rakyat kecil menjadi tertindas di dalamnya. Sulit dibedakan antara pejabat dan penjahat karena memiliki kemiripan, di kepalanya hanya ada dua hal: Pertama,  bagaimana jabatannya bertahan lama dan kedua, bagaimana  dapat memperkaya diri dari jabatannya (Zaiyardam Zubir, 2002: 269).

Sementara itu, untuk sebagian besar orang kehidupan di republik ini hanya bisa sekedar bertahan hidup saja. Kisah 1, 2 dan 3 di prolog tulisan ini dengan jelas sekali memperlihatkan nestapa yang mereka alami.  Untuk kasus perkebunan sawit misalnya, jika beberapa waktu lalu terjadi pembantaian di ladang Sawit Mesuji. Riwayat panjang dari bentrok di Mesuji terjadi antar berbagai elemen seperti masyarakat asli, pendatang, dan sekuriti perusahaan swasta yang disewa oleh perusahaan sawit. Konflik yang telah terjadi sejak 1999 lalu itu berulang kembali sampai 2019, ditandai dengan meninggalnya lima orang warga (Wisnu Amri Hidayat dan Iswara N. Raditya, 19 Juli 2019).  Potensi konflik dan anarkisme di wilayah lainnya juga masih banyak. Ada ribuan perusahaan perkebunan sawit yang memiliki potensi konflik berdarah. Semua itu tidak terlepas dari kebijakan penguasa dalam melindungi pengusaha dan sebaliknya melakukan eksploitasi rakyat kecil. Dengan tajam sekali Rendra menuliskannya:

Saya telah menyaksikan

bagaimana keadilan telah dikalahkan oleh penguasa

dengan gaya yang anggun dan sikap yang gagah

tanpa ada ungkapan kekejaman di wajah mereka

Dengan bahasa yang rapi

mereka keluarkan keputusan-keputusan

yang tidak adil terhadap rakyat

Serta dengan budi bahasa yang halus

mereka saling membagi keuntungan

yang mereka dapat dari rakyat

yang kehilangan tanah dan ternaknya

yang semua dilakukan sebagai suatu kewajaran (W.S. Rendra, 1996)

Sebuah Perusahaan negara bisa-bisanya berlaku tidak manusiawi terhadap karyawannya. Upah rendah, jam kerja panjang, lembur tak dihargai dan THR tak dibayar  seperti kasus PTPN V di Riau. Ratusan tenaga kerja di Perseroan Terbatas Perkebunan Nasional V (PTPN V) hampir 10 tahun ini tidak pernah mendapatkan haknya berupa Tunjangan Hari Raya (THR) setiap hari besar agama. Perkebunan sawit milik PTPN V ini berada di perkebunan Air Molek Dua (Amo-II) Sei Lala (Gagasanriau.com Pekanbaru Selasa,11 Agustus 2015). Untuk lebih jelasnya, skema di bawah ini memperlihatkan hubungan yang tidak seimbang itu.

Skema Hubungan

Petani, Pengusaha,  dan Penguasa

Kebutuhan Penguasa     Kebutuhan Pengusaha

1.            Pajak                                                     1. Perlindungan hukum

2.            Tanah PTPN/peramapasan          2. Tanah murah/perampasan

3.            Penyediaan Lowongan kerja       3. Buruh/eksploitasi

1.            Penyebaran kemiskinan/buruh 

2.            Jasa pengamanan (preman,  polisi dan tentara)                 

4.            Sarana Transportasi

5.            Jasa Pengamanan (preman,  polisi dan tentara)

Kebutuhan Rakyat

1.            Ganti rugi tanah yang dirampas

2.            Perlindungan hukum/tidak ada

3.            Lowongan kerja/eksploitasi

4.            Kesejahteraan/pemerataan kemiskinan

Panah mendatar               :  Mitra sejajar antara penguasa dengan pengusaha.

Panah ke bawah               :  Eksploitasi, perampasan tanah dan penindasan oleh penguasa dan pengusaha terhadap rakyat.

Sumber: Zaiyardam Zubir, “Penguasa, Pengusaha, dan Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Kesenjangan Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu Riau, 1978 – 2010.” Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016, hlm. 302.

Entah feodal atau diktator dengan cara sipil sebenarnya tengah berlangsung di republik ini, sehingga hanya satu  suaralah yang benar yaitu suara penguasa.  Suara penguasa itu kemudian secara sistematis disampaikan melalui media-media yang mereka kuasai secara mutlak. Tidak heran, kolaborasi jahat terjadi antara penguasa dengan pemilik media dalam memberi pembenaran dari kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.  Marginalisasi menjadi hal yang tidak bisa dielakkan terhadap kelompok yang tidak sejalan dengan penguasa.  Mardianto Manan, seorang  aktivis dari Pekanbaru menyatakan, “Kita berada di tepian Indonesia. Sudah pasti berada di posisi marginal dari ke-Indonesia-an. Itu bukan hanya dilihat secara geografis, tetapi juga tentang bagaimana perlakuan Indonesia terhadap Riau dalam rentang waktu 64 tahun merdeka. Tapi sudahlah. (Jurnal Teraju, edisi khusus, April–Mei 2009, hlm. 4-5.)

Dalam catatan sejarah, hubungan antara pengusaha dan penguasa versus petani lebih dominan eksploitasi dan resistensi. Bahkan, di satu sisi, pengusaha yang didukung penguasa memiliki karakter mengeksploitasi petani dan merampas tanahnya (Zaiyardam Zubir, 2017). Disisi lain, ketidakadilan yang dialami petani itu membuat mereka memiliki karakter melakukan resistensi dan mengalami kekalahan. Hubungan yang tidak harmonis, penuh intrik dan konflik dan sampai tindakan kekerasan, yang pada puncaknya melahirkan perang petani (Eric R. Wolf, 1971).

EPILOG

Dalam generasi millenial, permainan kata sudah menjadi komsumsi di semua kalangan. Ada satu kata yang belakangan ini cukup viral yaitu radikalisme. Sayangnya kata itu dikaitkan dengan agama (Islam). Padahal, kalau kita amati dengan seksama, justru yang radikal itu adalah penguasa dan pengusaha.  Tanah dirampok, orang diusir, kalau melawan penguasa dan pengusaha, dikatakan radikal. Kebenaran sepihak menjadi ciri khas corak rezim di republik ini. Penguasaan atas segala hal, terutama media menjadikannya secara sesuka hati memberikan pembenaran dari setiap tindakan yang dibuatnya. Tidak heran, Cak Nun, dalam sebuah videonya menyatakan bahwa yang radikal itu adalah negara.

Jelas sekali, kondisi ini tidak mendukung kehidupan rakyat kecil. Kondisi tentu membuat buruk kehidupan masyarakat, sehingga sekaligus terjadi penurunan kualitas dari kehidupan rakyat. Dengan kondisi yang ada, daya tahan masyarakat semakin melemah, sehingga memunculkan berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, agama dan krisis kepercayaan terhadap penguasa. Tontonan kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat sangat  miris dan menggugah setiap jiwa yang merdeka.  Serentetan tindakan anarkis dari berbagai elemen masyarakat, sangat sulit dipahami oleh nurani yang sehat sehingga upaya membentuk integrasi nasional justru menjadi jauh. Kekayaan budaya yang plural, justru menjadi bumerang karena kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat. Konflik horizontal menjadi hal yang lazim dan berulang (Zaiayardam Zubir, 2017).

Ungkapan yang popular itu “revolusi biasa memakan anak sediri,” tentu kita tidak bisa dipakai saat ini. Pertama, kita tidak sedang revolusi. Kedua kita sudah merdeka. Ketiga, kita sudah dipimpin oleh bangsa sendiri. Namun, melihat realita sekarang, apakah betul-betul bangsa ini sudah merdeka. Dalam banyak kasus, justru ketika berhadapan dengan negara, rakyat tidak berdaya. Jangan-jangan yang terjadi sekarang ini adalah kita ini sesungguhnya “Terjajah oleh Bangsa Sendiri (Zaiyardam Zubir, 2016).  Dalam konteks ini, ungkapan yang disampaikan oleh Prof. Dr. M. Syafii Maarif tahun 2006 lalu bahwa “bangsa ini sudah nyaris sempurna rusaknya,” masih tepat kiranya berlangsung di republik ini (Surat kabar Media Indonesia, 16 Agustus 2006).

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Benedict R.O.G., Komunitas Imajiner. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Pres, 1983.

Betty Tiominar, Perkebunan dan Kemiskinan: Kisah Sebuah Kampung di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit. Jakarta: Down to Earth. 2011.

Chambers,  Robert. Pembangunan Desa: Dimulai dari Belakang. Jakarta: LPES, 1987.

Cissokho,  Mamadou.  God is not a Peasant. Precence Africaine et Grad, 2009.

Dwi Wulan Pujiriyani (dkk).. Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi. Yogyakarta: STPN Press, 2014.

Gilung: ”Talang Mamak: Hidup Terjepit di Atas Tanah dan Hutannya Sendiri:  Potret Konflik Kehutanan antara Masyarakat Adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan Industri Kehutanan”. Makalah, Disampaikan sebagai bahan pelengkap kesaksian dalam sidang Pengujian Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia, 14 Juni 2012. 

Gurindam. Co, 2013.

Jurnal Teraju, edisi Khusus, April –Mei 2009.

Klinken, Gerry van, Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Obor dan KITLV Jakarta, 2007.

Lindayanti dan Zaiyardam Zubir, Menuju Integrasi Nasional: Pergolakan Masyarakat Plural dalam Membentuk Indonesianisasi. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.

Maklumat Talang Mamak, 2013.

R. Yando Zakaria, Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru Jakarta: Elsam, 2000.

Scott, James, R. Moral ekonomi Petani. Jakarta: LP3ES, 1987.

Selo Soemardjan (eds.). Kemiskinan Struktural. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1984.

Syahganda Nainggolan, Wawena dan Pembantaian Orang-orang Padang dan bugis. New Akurat, Sabtu 28 September 2019.

“Tidak Beradab, PTPN V di Inhu 10 Tahun Tak Pernah Bayar THR Karyawannya”, dalam Gagasanriau.com Pekanbaru Selasa,11 Agustus 2015.

Wartakota, Minggu 29 September 2019)

Wolf, Eric R.,  Peasant War. New York: Harper and Row, 1971.

Wisnu Amri hidayat dan Iswara N. Raditya, “Penyebab dan Sejarah Koflik Mesuji Yang Kini Terjadi Lagi”, Tirto.id. 19 Juli 2019.

W.S. Rendra, Orang-orang Rangkas Bitung.  Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Zaiyardam Zubir, Radikalisme Kaum Pinggiran : Studi Tentang Issue, Strategi dan Dampak gerakan. Yogyakarta: Insist Press, 2002.

______________, Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan. Yogyakarta: Insist Press, 2010.

_________________, ”Sudah Paling Luar, Terpencil Pula Lagi: Eksistensi Kulukubuk di Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai Sumatera Barat”. Laporan Penelitian. Padang: Dinas sosial Provinsi Sumatera Barat, 2015.

______________,”Terjajah oleh Bangsa Sendiri: Perampasan Tanah Rakyat dan Pemihakan Kaum Cendekiawan.” Orasi Ilmiah. Padang: 13 September 2016.

_______________, “Penguasa, Pengusaha, dan Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit,Kesenjangan Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu Riau, 1978 – 2010.” Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016.

_______________, Dari Mukjizat ke Kemiskinan Absolut:Perlawanan Petani di Riau Masa Orde Baru dan Reformasi 1970-2010 Jurnal Paramita Universitas Negeri Semarang ISSN:0854-0039 Volume 27 No 1, 2017.

________________, Penguasa, Pengusaha, Dan Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu, Riau, 1978–2010, dalam Jurnal Masyarakat Indonesia LIPI, Vol. 43 No.1, Juni 2017.

________________, “Ini Baru Kat” Wajah Dua Desa Terpencil di Matektek dan Malacan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatrera Barat . Laporan Penelitian. Padang: Dinas sosial Provinsi Sumatera Barat, 2018.

_______________, Kisah Terbunuhnya Sawitri: Sebuah novel (belum diterbitkan).

________________, ”Dibawah Rindang Hamparan Kelapa Sawit: Studi Tentang Dampak Ekspansi Perkebunan Sawit Terhadap Budaya Etnis Talang Mamak di Indragiri Hulu Riau.” Laporan Penelitian. Padang: LPPM Unand, 2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here