MEDAN-RENTAKNEWS: Guru Besar Fakultas Hukum USU Prof. Dr. H. Hasim Purba, SH., M. Hum mengatakan agar negara tak diurus sesuka hati maka sebuah negara harus mempunyai haluan negara agar tujuan negara bisa tercapai. “Saat ini saya melihat negara kita sedang diurus suka-suka karena banyak aturan perundangan-undangan yang ditabrak begitu saja. Intinya saat ini tengah terjadi dis-orientasi haluan negara,” kata Hasim dalam Seminar Nasional Kebangsaan yang diselenggarakan Romo Center bekerjasama dengan PP IKA USU dan IKA FH USU di Doha Room Hotel Madani Medan, Minggu (15/12/2019).

IKLAN

Dalam seminar yang dimoderatori Ketua PP FAHMI UMI Ir. Mislaini Suci Rahayu itu, tampil sebagai pembicara Anggota DPR RI Romo H. R. Muhammad Syafi”i, SH., M.Hum dan pakar Hukum Tata Negara USU Dr. Faisal Akbar Nasution, SH., M.Hum. serta dihadiri dosen, staf pengajar, pengurus ormas, tokoh mahasiswa dan ibu-ibu anggota FAHMI UMI.

Menurut Hasim,  sejak didirikan Negara Kesatuan Republikn Indonesia sudah mempunyai tujuan yang jelas sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…”.

OPeserta seminar

Untuk mencapai tujuan negara tersebut, kata Hasim, tentunya harus dijabarkan ke dalam Program Pembangunan Nasional dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara terencana dan berkesinambungan baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terus mengalami dinamika akibat faktor internal maupun eksternal.

“Demi efektifitas dan keberhasilan Pembangunan Nasional dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya diperlukan landasan filosofis dan konstitusional serta arah penuntun haluan negara yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia cita-cita bangsa Indonesia,” kata Hasim yang adalah juda Dekan Fakultas hukum Universitas Harapan ini.

Sementara itu, Anggota DPR RI Romo H. R. Muhammad Syafi’i, SH., M.Hum mengatakan saat ini muncul wacana untuk memunculkan kembali GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Sementara ini ada dua opsi yaitu yang pertama memunculkan kembali GBHN berdasarkan UUD 1945 asli seperti yang dijalnkan pada era Orde Baru, atau yang kedua, memunculkan GBHN model baru sesuai dengan bangunan dan sistem sekarang.

“Opsi mengembalikan GBHN sesuai UUD 1945 asli berarti akan menempatkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga GBHN merupakan instrumen mandat yang diberikan MPR kepada Presiden dan harus dipertanggungjawabkan pada akhir masa jabatannya. Sedangkan opsi memunculkan GBHN model baru akan menempatkan GBHN itu dalam UUD 1945 sehingga GBHN menjadi instrumen yang mengikat lembaga negara lainnya eksekutif, legislatif dan yudikatif” kata Romo lagi. (*)

Reporter:

An Jambak

Editor:

Harun AR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here