7 Desember 2021

Soal RUU Omnibus Law, Pemerintah Jangan Serampangan

MEDAN – RENTAKNEWS : Menanggapi RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diajukan pemerintah ke DPR RI tanggal 12 Februari 2020 lalu mendapat tanggapan serius dari Anggota Komisi XI DPR RI H. Hidayatullah, SE. Menurutnya pemerintah jangan serampangan membuat undang-undang tanpa mengacu pada tiga koridor konstitusi kita.

“RUU  Omnibus  Law  Cipta Kerja ini memang cukup sensitif, banyak pro kontra. Oleh karena itu pemerintah jangan serampangan memaksakan RUU ini, jika tidak bisa merugikan bangsa Indonesia sendiri di masa yang akan datang,” kata Hidayatullah kepada Reporter Rentaknews Abdul Aziz melalui telepon seluler, Kamis (28/02/2020).

Menurut Hidayatullah pemerintah dan DPR harus memperhatikan tiga koridor dalam membuat undang-undang.  Koridor  pertama,  Undang-undang yang akan disahkan harus  sejalan  dengan UUD 1945 baik  secara  filosofis, yuridis  maupun  sosiologis. Jangan  ada pasal  atau ketentuan  yang  menyimpang  dari  ruh konstitusi.

Koridor kedua, undang-undang tersebut harus  mengedepankan rasa  keadilan  bagi  semua  pihak maupun  stokeholders. Dan koridor ketiga, undang-undang ini harus  memperkuat demokrasi, otonomi  daerah, dan tidak boleh  ada upaya  sentralisasi kekuasaan dan pemberangusan  hak-hak demokrasi  rakyat.

Lebih lanjut Hidayatullah mengatakan, RUU Omnibus Law ini harus bisa melindungi hak-hak pekerja jangan hanya menguntungkan investor atau pengusaha saja. Jangan sampai mengabaikan rasa keadilan  dan  empati bagi  para pekerja yang adalah sebagian besar rakyat Indonesia.

“Transformasi  ini bukan  hanya  mengejar  pertumbuhan  tetapi  juga  menjamin pemerataan dan bukan hanya  menguntungkan pihak-pihak  tertentu saja,” kata Hidayatullah yang  cukup vokal menyuarakan penderitaan rakyat.

Menurut Hidayatullah, semangat  reformasi yang  digaungkan  dua  dekade  lalu sebenarnya memiliki ruh demokratisasi  dan desentralisasi. Jadi apapun kebijakan pemerintah, termasuk  akselerasi  di dalam  investasi dan penciptaan  lapangan  kerja  tidak boleh  merusak  pembagian  kewenangan dalam  trias  politica antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.

“Intinya undang-undang sapu jagat ini harus memperkuat  demokrasi dan otonomi  daerah. Pemerinth harus menerapkan profesionalisme, akuntabilitas, juga  transparan dan informatif yang merupakan hak penting  rakyat.” Ujar Hidayatullah lagi.(*)

Reporter:

Abdul Aziz

Editor:

Harun AR

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

YouTube
Instagram