”Demokrasi Telah Dirusak Oleh Segerombolan Perusuh”

IKLAN

Catatan: Harun Al Rasyid

Serial Diskusi Terbatas Lafran Institute, Jum’at (13/03/2020) seyogyanya menghadirkan Director Dallas College Asia Zulfiqar Awan, cendekiawan muslim Malaysia Umar Azmon Amir Hasan dan Cendekiawan Muda Indonesia Irawan Santoso di Grand Kanaya Hotel Jalan Darussalam Medan berlangsung hangat dan bernas. Satu hal yang dapat disimpulkan dari diskusi dengan topik “Islam, Demokrasi dan Okhlokrasi” itu adalah kenyataan bahwa saat ini demokrasi di negara mana pun di dunia telah dirusak oleh “okhlokrasi” yang diterjemahkan oleh Zulfiqar Awan sebagai aturan yang dibuat oleh segerombolan perusuh.  Namun Zulfiqar Awan tidak bisa hadir dalam diskusi ini karena terkendala urusan visa masuk ke Indonesia, tapi makalahnya berjudul “Manusia di Dalam Negara Modern” telah diperbanyak dan dibagikan kepada peserta. Saya sendiri diminta menjadi moderator pada diskusi itu.

Dalam makalahnya itu Zulfiqar mengatakan manusia dalam sebuah negara bisa difahami dalam relasi sosial politiknya pada waktu di mana dia hidup sesuai dengan gerakan perubahan yang sebenarnya sebuah pola dari dia lahir, tumbuh dan berkembang dan kemudian mengalami kemunduran. Untuk itu Zulfiqar berpedoman kepada siklus yang dibuat sejarahwan Yunani Polybios (200 SM – 118 SM) yang mengembangkan teori Aristoteles tentang tiga bentuk pemerintahan atau konstitusi yaitu monarkhi (diatur oleh satu orang), aristokrasi (diatur oleh beberapa orang) dan demokrasi (diatur oleh banyak orang).

Polybios mencatat dalam sejarah peradaban dunia selalu terjadi siklus  dari monarkhi ke aristokrasi terus ke demokrasi dan kembali ke monarkhi. Namun dalam setiap siklus itu selalu saja penyimpangan atau bentuk tidak sah yaitu dari monarkhi menjadi tirani, dari aristokrasi menjadi oligarki dan dari demokrasi menjadi okhlokrasi.

Tentang kata “okhlokrasi” dijelaskan oleh Ir. Umar Azmon Amir Hasan bahwa kosa kata ini memang bukan kosa kata kita tapi sudah ada dalam Romawi. Polybios mencantumkannya dalam “Siklus Polybios” yaitu siklus jalannya pemerintahan dari monarkhi, tirani, aristokrasi, oligarkhi, demokrasi, okhlokrasi dan kembali ke monarkhi.

“Kenyataannya, walaupun zaman sekarang ini disebut sebagai zaman demokrasi tapi sebenarnya yang diterapkan adalah okhlokrasi. Demokrasi sebenarnya sudah mati, setelah Revolusi Perancis 1789 seolah-olah demokrasi ditegakkan tapi sebenarnya telah terjadi penyelewengan. Pemerintah, atau negara atau state dikuasai oleh sekelompok orang yang menentukan jalannya pemerintahan, Mereka itulah para bankir, para pemilih modal, sehingga bank sentral menjadi makluk gaib menyelusup dalam sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan,” kata Umar Azmon lagi.

Menurut Umar Amzon, faktanya sekarang ini bank sentral yang memiliki kekuasaan. Mereka mengendalikan uang, mengendalikan harta, tapi mereka tak bertanggungjawab secara hukum. Mereka berdiri sendiri tanpa pengawasan karena pemerintah bukan ownernya tapi merekalah owner pemerintahan itu.

“Jadi tatanan dunia saat ini dikendalikan oleh kaum bankir, bukan oleh rakyat. Kehendak rakyat sama sekali lumpuh, rakyat hanya jadi buruh. Pemilik modal atau kelompok bankir mengkudeta pemerintahan sehingga sebenarnya merekalah yang berkuasa, Inilah yang disebut dengan fase okhlokrasi itu,” kata Umar Amzon.

Menurut Umar Azmon, umat Islam harus memulai proses “melihat ke belakang untuk melihat ke depan” yaitu mengkaji pemikiran dari panduan sejarah, psikologi dan filosofi Islam yang bersumber dari hukum Islam yang sahih yaitu Al Quran dan Hadist.

“Kita harus kembali ke fitrah kita  sebagai umat Islam” kata Irawan Santoso seakan-akan menyimpulkan diskusi malam ini. Penulis buku “Kembalinya Hukum Islam” itu adalah murid langsung Syaikh Abdalqadir as sufi, seorang ulama asal Spanyol yang merupakan mursyid tariqat Qadhiriyah Shadzilliyah Dharqawiyah.

Menurut Irawan, hukum adalah tolok ukur kebenaran. Tapi hukm berasal dari dua jenis, natural law dan positiv law. Natural law adalah hukum yang berlandas wahyu sementara positif law bersumber dari rasio manusia.

“Sebelum Revolusi Perancis, Islam jaya karena menganut natural law ditandai dengan mencuatnya Adalusia, Abbasiyah hingga Utsmaniyah. Setelah itu positif law berupaya dikembalikan sehingga rasio mengeliminasi wahyu. Sampai abad ke-20 disadari bahwa positif law hanyalah kebenaran absurd sehingga memunculkan pemikiran kita harus kembali ke gerbang Islam yaitu Al Quran dan hadist,” kata alumni Fakultas Hukum USU ini.

Bila menyimak diskusi ini dengan serius makan akan timbul pertanyaan dalam konteks ke-Indonesiaan, apakah kita saat ini berada dalam fase demokrasi atau okhlokrasi? Bukankah pemilu di Indonesia juga “diatur” oleh para pemilik modal, sehingga pemerintahan yang terpilih bukanlah pemerintahan yang “direkomendasikan” rakyat. Seorang teman sempat berseloroh kita berada pada fase “olok-olokrasi”. Entah apa maksudnya, saya juga tidak tahu. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here