1 Desember 2021

MA Tegaskan Tidak Ada Permohonan Fatwa Terkait Djoko Tjandra

Foto: Dr Andi Samsan Nganro SH MH (suarakarya)

Foto: Dr Andi Samsan Nganro SH MH (suarakarya)

Jakarta, rentaknews – Mahkamah Agung (MA) menegaskan tidak pernah menerima permohonan fatwa dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali yang sempat buron, Djoko Tjandra. MA bingung pihaknya dikait-kaitkan dengan Djoko Tjandra menyusul pengembangan kasus suap terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

“Setelah kami cek untuk memastikan apakah benar ada permintaan fatwa hukum kepada MA terkait perkara Joko S.Tjandra, ternyata permintaan fatwa itu tidak ada. Maka bagaimana bisa mengaitkan dengan MA atau orang MA kalau permintaan fatwa itu sendiri tidak ada,” kata juru bicara MA, Hakim Agung Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Kamis (27/8/2020).

Baca Juga : GEMPA M 5,1 SELAT SUNDA, BMKG: TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI

Andi menyatakan, kendati MA berwenang memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak, tetapi hanya kepada Lembaga Tinggi Negara (Pasal 37 UU MA). “Jadi tentu ada surat permintaan resmi dari lembaga atau instansi yang berkepentingan kepada MA. Oleh karena itu MA tidak sembarangan mengeluarkan apakah itu namanya fatwa ataukah pendapat hukum,” ujar Andi.

“Tegasnya, kami tidak pernah menerima surat permintaan fatwa dari siapa pun terkait perkara Djoko Tjandra,” sambungnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga Pinangki menerima suap dari Djoko Tjandra untuk mengurus Fatwa MA. Pinangki diketahui sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin).

“Penyidik mendapatkan fakta untuk mendapatkan fatwa itu sehingga kepada para tersangka disangka melakukan perbuatan yang ada hubungannya dengan pengurusan fatwa. Apa yang diinginkan? Kira-kira bahwa tersangka JST (Joko Soegiarto Tjandra) ini, ini statusnya adalah terpidana.

Kira-kira bagaimana caranya mendapatkan fatwa agar tidak dieksekusi oleh eksekutor, yang dalam hal ini jaksa. Jadi konspirasinya atau dugaannya adalah perbuatan agar tidak dieksekusi oleh jaksa meminta fatwa kepada MA. Kira-kira seperti itu,” ujar Hari Setiyono sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (27/8).

Namun, menurut Hari, pada akhirnya sampai saat ini tidak ada fatwa keluar dari MA. Hari mengatakan penyidik masih mengembangkan lebih lanjut perihal ini.

“Itulah penyidik akan mengembangkan itu. Jadi, dari hasil penyidikan sementara, teman-teman bisa memahami bahwa untuk urusan eksekusi kan dilakukan oleh jaksa. Kemudian bagaimana caranya mengubah supaya itu tidak dieksekusi, tentu tadi saya sampaikan dugaannya ada terkait dengan meminta fatwa. Jadi kira-kira peran dari masing-masing itu.

Baca Juga : BPJS UNGKAP MASIH ADA ORANG KAYA PENERIMA BANTUAN IURAN

Itulah yang sedang digali oleh penyidik untuk mendapatkan gambaran seluas-luasnya bagaimana hubungan eksekutor dengan yang diharapkan meminta fatwa itu,” ucap Hari. “Tetapi faktanya adalah fatwa itu tidak berhasil sehingga untuk saat ini penyidik baru menemukan pengurusan fatwa itu akhirnya tidak berhasil,” imbuhnya.

Dilihat dari jabatannya, Pinangki tidaklah berkaitan langsung dengan perkara Djoko Tjandra. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan seperti yang disampaikan Komisi Kejaksaan (Komjak) sebelumnya.

“Dia bukan pejabat eselon tinggi. Dia bukan penyidik, bukan punya kewenangan, nggak ada kaitannya dengan eksekutor, tapi kenapa bisa ketemu sama Joker (sebutan Djoko Tjandra)? Itu kan yang publik selalu menduga-duga, maka diduga itu kan tidak bekerja sendiri. Ada keterlibatan pihak-pihak lain itu,” ujar Ketua Komjak Barita Simanjuntak kepada wartawan.

(dc/rn)

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

YouTube
Instagram