JAKARTA-RENTAKNEWS.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menuntaskan pemeriksaan atas dugaan korupsi mantan Wakil Menteri BUMN Prof. Dr. Mahmudin Yasin, MBA dan mantan Kabiro Hukum Kementerian BUMN H. Hambra Samal, SH, MH. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) pada tahun 2007-2017.

Usai menjalani pemeriksaan, Yasin enggan berkomentar banyak. Ia menghindari awak media dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hambra.

Sementara itu, Hambra mengaku tidak mengetahui perihal dugaan penerimaan sejumlah uang (kickback) terkait pengadaan pesawat di perusahaan pelat merah PT. DI. Ia mengatakan materi pemeriksaan hanya seputar prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ia tak berbicara detail RUPS apa yang dimaksud.

“Tidak tahu, tidak ada sama sekali pembicaraan itu dan tidak tahu apa-apa juga,” kata Hambra di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/092020).

Hambra mengklaim perbuatan korupsi terjadi sebelum ia menjadi Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN. “Tidak, karena itu semua terjadi sebelum kita jadi Kepala Biro Hukum,” ujar Hambra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur PT. Pelindo II.

Belum diperoleh pernyataan resmi dari KPK mengenai materi pemeriksaan dua orang saksi tersebut.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT. DI Budi Santoso dan mantan Direktur Niaga PT. DI Irzal Rinaldi Zailani.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka bermula pada tahun 2008, Budi dan Irzal melakukan rapat dengan Direktur Aircraft Integration Budi Wuraskito, Direktur Aerostructure Budiman Saleh dan Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Arie Wibowo.

Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan mereka melakukan rapat membahas kebutuhan dana PT. DI untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lain, termasuk biaya entertaintment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui Bagian Keuangan.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kelanjutan kerjasama mitra keagenan, di antaranya proses kerjasama dilakukan dengan penunjukan langsung, serta dalam penyusunan anggaran pembiayaan kerjasama dititipkan dalam ‘sandi-sandi’ anggaran pada kegiatan penjualan dan pemasaran.

Firli mengatakan kerjasama melibatkan enam perusahaan mitra untuk mengerjakan proyek  memenuhi kebutuhan terkait operasional perusahaan tersebut. Yakni PT. DI, PT. Angkasa Mitra Karya, PT. Bumiloka Tegar Perkasa, PT. Abadi Sentosa Perkasa, PT. Niaga Putra Bangsa dan PT. Selaras Bangun Usaha.

Perbuatan mereka disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 303 miliar.(*)

Sumber:

cnnindonesia.com

Editor:

Arif P Putera

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here