MEDAN—RENTAKNEWS.COM: Tokoh masyarakat Pantai Barat Mandailing Natal mengatakan jika ingin terpilih  pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung pada Pilkada Madina bulan Desember mendatang harus berkomitmen pada proposal pemekaran  Kabupaten Madina dan upaya perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat mengkhawatirkan di Madina.

IKLAN

Pendapat tersebut dikemukakan tiga tokoh putra daerah Pantai Barat Madina Drs. H. Ahmad Mulyadi selaku Ketua Umum PMPB (Perhimpunan Masyarakat Pantai Barat ) Mandailing Natal Sumut, tokoh pemuda Amrizal S.Pd, M.Pd yang juga ketua Pemuda Muhammadiyah Sumut dan Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Pemuda Pelajar dan Mahasiwa Natal Sekitarnya (Ikappenas), Joharsyah SE, MSP, Minggu (20/20) di Medan.

Menurut mereka, rakyat Madina akan mendukung pasangan calon Bupati yang berkomitmen pada pemekaran kabupaten dan peduli pada perbaikan kerusakan lingkungan hutan dan sungai yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. “Ini syarat utama untuk mereka pasangan para calon bupati jika ingin mendapatkan dukungan rakyat Pantai Barat dalam Pilkada 2020 yang akan digelar Desember mendatang,” kata Ahmad Mulyadi yang juga mantan anggota DPRD Sumut ini.

Menurut Mulyadi, komitmen yang mereka minta ini bukanlah hal yang baru karena sudah sejalan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang mana proposalnya telah diajukan ke DPR RI namun mangkrak karena adanya moratorium pemekaran daerah otonomi baru oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu kita mengingatkan siapa pun para calon Bupati agar komit dengan proposal  tersebut jika terpilih nantinya.

“Oleh karenanya kita meminta komitmennya, kalau ingin kita pilih di kontestasi Pilkada mendatang. Kita siap terjun ke masyarakat membantu kemenangan calon yang siap berkomitmen tersebut,” katanya lagi.

Lebih lanjut Muyadi mengatakan, bila perlu pasangan calon bupati yang siap berkomitmen, bertemu dengan tokoh-tokoh Pantai Barat dan membuat surat pernyataan yang isinya akan mewujudkan pemekaran pantai barat Madina menjadi kabupaten baru lepas dari induknya Mandailing Natal. Bila terpilih menjadi Bupati Madina periode 2020-2025.

Selain itu Bupati Madina yang terpilih harus peduli akan nasib rakyat di kawasan pantai barat dari ancaman banjir longsor yang terjadi di setiap akhir tahun. Sebagaimana diketahui banjir longsor terakhir di bulan November 2019, merendam 13 kecamatan dan menghanyutkan 77 rumah serta  menelan 17 korban jiwa.

Sementara itu Sekjen Ikappenas Joharsyah, SE. MSP, mengatakan ancaman banjir yang menenggelamkan kawasan Pantai Barat Madina adalah masalah krusial yang mencemaskan rakyat yang setiap tahun menjadi korban. Persoalan ini adalah persoalan klasik disebabkan pembiaran dari penguasa dari mulai tingkat bupati ke atas yang memberikan keleluasaan para penambang emas liar menghancurkan sungai Batang Natal. Juga akibat maraknya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sawit.

“Sungai Batang Natal dan anak sungai lainnya sudah rusak tercemar karena eksploitasi penggalian emas. Airnya sudah berubah keruh dan sebaran  keruh berlumpur ini juga telah sampai ke laut Natal. Masyarakat sudah sangat teraniaya akibatnya. Andil kerusakan lingkungan ini dibuat oleh ratusan tambang liar,” ungkap Sekjen Ikappenas itu.

Sementara itu Ahmad Mulyadi mengkritik lebih pedas, ia berkesimpulan soal kerusakan lingkungan ini sepertinya telinga Bupati Madina sudah tersumbat sehingga tak mendengar jeritan masyarakat Natal yang teraniaya karena rusaknya ekosistem sungai batang Natal.

“Ada apa ini, kenapa bupati tak berdaya dihadapan penambang liar..” ketusnya.

Sekarang air sungai sudah tidak bisa digunakan lagi, bahkan ikan di laut Natal juga sekarang sudah semakin menjauh karena laut sekitar pantai dipenuhi lumpur kiriman para penambang liar dari sungai batang Natal.

Mulyadi menyebut perusakan lingkungan ini dilakukan oleh PT. Capital Hutana Mining serta ratusan penambang liar lainnya di DAS Batang Natal serta maraknya kegiatan alih fungsi hutan yang dilakukan secara besar oleh perusahaan-perusahaan sawit seperti PT. Gruti, PT. Sago Nauli, PSU dan lain-lain.

“Apabila ini tidak segera dicegah maka besar kemungkinan pendapat pakar lingkungan hidup dari Unimed,  DR. Rahmat Mulyana,  bahwa peradapan di pantai barat akan hilang akan menjadi kenyataan,” katanya.

Kritik yang sama juga disampaikan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumut, Amrizal. Beliau menyorot Pilkada Madina yang sebentar lagi akan digelar dan Pemuda Muhammadiyah akan tampil sebagai wasit dan pemantau perhelatan ini agar Madina mendapatkan pemimpin yang benar-benar berkualitas. (*)

Sumber:
Pressrelease PMPB Sumut

Editor:

Harun AR

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here