Hidayahtullah, SE: “Daripada Hapus Pajak Barang Mewah Lebih Baik Pemerintah Hapus Pajak Motor Rakyat”
MEDAN—RENTAKNEWS.COM: Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah, SE mengatakan daripada menghapus Pajak Penjualan Barang Mewah (Ppn BM) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) mobil baru, pemerintah sebaiknya membebaskan pajak motor rakyat. “Seharusnya pemerintah berpihak kepada rakyat kecil,” kata politisi Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Sumut 1 ini kepada reporter Rentaknews.com Abdul Aziz via telepon selulernya, Sabtu, (26/09/2020).
Menurut Hidayatullah, keberpihakan kepada rakyat kecil dari pemerintah harus lebih utama dibandingkan kepada kalangan tertentu yang secara ekonomi berkecukupan. Insentif pajak jangan hanya diberikan untuk golongan orang kaya, sementara orang miskin tetap dituntut terus membayar pajak. “Pemerintah seharusnya dapat meringankan beban rakyat miskin dan golongan menengah ke bawah di masa pandemi Covid-19 ini. Selama ini merekalah kelompok yang patuh membayar pajak, mulai dari PPn sampai PPh 21. Berikanlah insentif pajak kepada mereka dengan menggratiskan pajak roda dua dan biaya pembuatan SIM,“ kata Hidayatullah lagi.
Lebih lanjut Hidayatullah mengatakan bahwa selama ini pemerintah sudah banyak membebaskan pajak barang mewah mulai dari rumah mewah, tas branded, kapal pesiar hingga yacht. Alasan pemerintah selalu untuk meningkatkan transaksi, tapi faktanya di lapangan berakibat hilangnya potensi penerimaan pajak secara nyata. “Mirisnya kita merasakan hilangnya rasa keadilan publik,” kata Hidayatullah lagi.
Menurutnya, secara teoritis dalam hal pemungutan pajak oleh negara ada asas equality (persamaan) yang artinya pemungutan pajak sebanding dengan kemampuan membayar pajak demi memenuhi rasa keadilan. “Berulang kali Fraksi PKS dalam pandangan resminya meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan insentif bagi para pengguna roda dua, tetapi jawaban pemerintah selalu mengambang,” katanya lagi.
Hidayatullah meminta pemerintah jangan terus mengelak untuk memberikan insentif pajak bagi rakyat terdampak resesi ekonomi. “Kan tidak sulit bagi pemerintah membebaskan pajak motor dan SIM. Pemerintah seharusnya punya empati dan peka terhadap nasib rakyat,” ujar Hidayatullah.(*)
Repoter:
Abdul Aziz
Editor:
Harun AR
