MEDAN—RENTAKNEWS.COM: Anggota DPD RI asal Sumatera Utara H. Muhammad Nuh, MSP memperingati milad ke-16 terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama jamaah Masjid Rabhitah Jalan Karya Dharma, Medan Johor. Peringatan secara sederhana dilakukan usai sholat maghrib berjamaah pada Kamis (01/10/2020) dihadiri tokoh masyarakat Abdul Aziz, ST dan Ir. Tauhid Ikhyar serta tokoh masyarakat lainnya.

IKLAN

Dalam sambutan singkatnya, Ustad Muhammad Nuh mengatakan, seluruh anggota DPD RI melaksanakan peringatan milad ke-16 DPD RI ini di daerah pemilihannya masing-masing secara sederhana. “Saya mensyukuri milad DPD RI ini bersama jamaah sholat maghrib di Masjid Rabhitah ini dan berbagi rezeki dengan jamaah. Jangan dilihat nilainya tapi yang terpenting keikhlasan kita. Memang dalam kondisi pandemi Covid-19 ini kita tidak bisa berbuat banyak. Bersyukur kita masih bisa berbagi dengan masyarakat,” katanya lagi.

Anggota DPD RI H. Muhammad Nuh, MSP menyaksikan pembagian tali asih.

Menurut Muhammad Nuh, DPD RI dibentuk sebagai perwujudan dari amandemen UUD ’45 sehingga pada pemilu 2004 dilakukan pertama kali pemilihan anggota DPD RI yang dilantik tanggal 1 Oktober 2004. Setiap provinsi memiliki empat orang anggota DPD RI yang terbagi dalam empat komite. “Kebetulan saya dipercaya duduk di Komite IV yang mengawasi masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi pajak yang dikutip dari masyarakat dikumpulkan di pusat lalu dibagi ke daerah-daerah dengan rumusan tertentu. Kami Komite IV mengawasi hal itu,” kata Muhammad Nuh dalam pengantarnya usai sholat Maghrib.

Ketika seorang jamaah bertanya apakah benar Pemerintah Pusat tidak bisa diaudit dalam penggunaan dana penanggulangan Covid-19 yang jumlahnya hampir 1.000 triliun itu? Menurut Muhammad Nuh sesuai dengan Perppu No. 1 Tahun 2020 memang tidak bisa. “Tapi itulah karena Perppu itu dibuat ibarat laba-laba membuat sarangnya sebagaimana diungkapkan dalam Al Quran surat Al Ankabut ayat 41 yang tafsirnya laba-laba itu membuat sarangnya dengan air liurnya untuk melindunginya sekaligus memperangkap mangsanya. Kalau yang terperangkap itu adalah lalat maka lalat itulah yang dimakannya. Jadi Perpu No. 1 Tahun 2020 itu seperti itu, untuk melindungi dirinya,” kata Muhammad Nuh lagi.

Tapi menurut M Nuh, Perppu itu hanya berlaku untuk dana APBN, kalau untuk APBD, bisa diawasi oleh masyarakat. “Jika aparat di daerah menyelewengkan dana APBD walaupun untuk alasan Covid-19 ya bisa dilaporkan kepada pihak berwajib, kepolisian, kejaksaan atau BPK,” kata Muhammad Nuh lagi,

Dalam kesempatan itu Muhammad Nuh menyerahakn tali asih berupa sembako untuk para jamaah.(*)

Reporter:

Abdu Aziz

Editor:

Harun AR

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here