1 Desember 2021

LBH Medan: “UU Cipta Kerja itu Bullshit, Bentuk Pengkhianatan DPR Terhadap Suara Rakyat”

MEDAN—RENTAKNEWS.COM: Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota LBH Medan, Maswan Tambak menilai UU Omnibus Law Cipta Kerja menilai Undang-undang Omnibus Lawa Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah hanyalah bentuk pengkhianatan Anggota DPR RI atas amanat rakyat. Undang-undang itu dinilai hanya menguntungkan pihak investor dan pemodal dan akan menyengsarakan rakyat.

“UU itu bullshit, ini pengkhianatan terhadap suara rakyat oleh anggota DPR RI. Pemerintah seharusnya bertobat,” kata Maswan dalam konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Jalan Hindu No. 12, Rabu (07/10/2020).

Menurut Maswan, UU Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita revolusi Indonesia. Ketika Undang-Undang ini digunakan, hanya akan semakin merugikan rakyat Indonesia, khususnya para buruh, petani dan sektor-sektor lain. Tidak ada jaminan hak pekerja untuk mencapai kesejahteraan seperti yang telah dicita-citakan oleh UUD 1945. Tidak ada kedaulatan rakyat atas penguasaan tanah.

Menyangkut isu hoaks yang beredar di media sosial, Marwan mengatakan, memang dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak disebutkan secara langsung bahwa ada penghapusan pesangon dan hal-hal yang merugikan buruh, tapi bila kita telaah lebih dalam pasal-pasal dalam UU tersebut sebenarnya lebih banyak membela kepentingan pemodal. Contohnya mulai pasal 161 sampai 184 itu sudah dihapus. Pasal itu mengenai hak-hak buruh ketika dilakukan PHK. Pasal mengenai buruh yang melakukan pelanggaran yang diberikan peringatan sampai segala macamnya, buruh yang resign, buruh yang berhenti karena ada peleburan perusahaan, itu semua dihapus. Nah itu yang kita maksud dengan penghapusan pesangon. “Pertanyaannya, apakah ketika pasal ini dihapus, masih adakah dasar hukum buruh untuk menuntut hak-haknya? Tentu tidak kan?” jelas Maswan.

Lebih lanjut Maswan menegaskan bahwa tidak ada pasal dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berpihak kepada buruh. “Untuk sektor ketenagakerjaan, bisa saya pastikan tidak ada satu pun pasal yang berpihak kepada buruh. Jika hari  ini ada orang ataupun pemerintah yang membangun narasi cipta kerja untuk rakyat, bullshit namanya. Makanya saya bilang DPR penghianat, seharusnya pemerintah taubat!” tegasnya.

Seperti diketahui Bersama, disahkannya RUU Omnibus Law menjadi Undang-Undang pada Senin (05/10/2020) menimbulkan banyak penolakan di masyarakat. Pasalnya, Omnibus Law Cipta Kerja yang seharusnya mensejahterakan rakyat malah berbalik merugikan rakyat. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Sumatera Utara (FPBI SUMUT), Martin Luis pada saat memberi keterangan kepada Rentaknews.com. 

“Dari segala sisi dan segala aspek kami sangat menolak seluruh isi Undang-Undang ini. Karena Omnibus Law ini sama sekali tidak bertujuan untuk mengangkat dan mensejahterakan harkat dan martabat rakyat Indonesia, tetapi malah memberikan karpet merah bagi investasi untuk semakin mengeruk dan menindas rakyat Indonesia,” sebut Martin.

Martin mengatakan bahwa AKBAR SUMUT telah melakukan konsolidasi dengan beberapa organisasi sektor rakyat dan telah sepakat untuk turun ke jalan pada kamis (08/10/2020) di Kantor DPRD Sumatera Utara. “Sejak hari Sabtu kemarin kita sudah melakukan konsolidasi dengan beberapa organisasi sektor rakyat dan sampai saat ini kita sudah mengumpulkan dan mengkonsolidasikan kurang lebih 25 organisasi dari berbagai sektor masyarakat dan kita telah sepakat untuk turun ke jalan pada tanggal 8 Oktober untuk menggagalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law,” jelasnya.

Selanjutnya dia menyampaikan kekecewaannya kepada pemerintah yang terkesan tidak mengindahkan dan menghalang-halangi rakyat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. “Kami kecewa kepada pemerintah dan khususnya kepada aparat keamanan, di mana saat rakyat bergerak untuk mendapatkan hak-haknya, justru pemerintah melalui aparat keamanan melakukan tindakan represif dan menghalangi niat rakyat untuk menyampaikan aspirasinya,” ungkap Martin.

Beberapa tuntutan AKBAR SUMUT antara lain, Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja tanpa syarat, laksanakan reforma agraria sejati sesuai mandat UU Pokok Agraria (UUPA) 1960, berikan upah layak nasional, wujudkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta agrarian. (*)

Reporter:

Arif P Putera

Editor:
Dewani Dalimunthe

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

YouTube
Instagram