JAKARTA–RENTAKNEWS.COM: Politisi Partai Keadilan Sejahtera Dr. H.Nur Wahid, MA minta polisi segara bebaskan sejumlah tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditangkap. Wakil Ketua MPR RI itu yakin para tokoh tersebut tidak terlibat dalam mengerahkan atau memprovokasi massa untuk berbuat anarki dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

IKLAN

Seperti diberitakan delapan tokoh KAMI di Jakarta dan Medan ditangkap Bareskrim Polri terkait aksi unjuk rasa massa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. “Karenanya segera dibebaskan saja delapan tokoh KAMI yang ditangkap itu,” katanya kepada wartawan, Selasa (13/10/2020).

Menurut HNW, sejumlah tokoh KAMI yang ditangkap merupakan aktivis senior yang kritis. Karena itulah, HNW meyakini mereka tidak akan mengarahkan massa agar berbuat anarki.

“Dan kemudian itu yang ditangkap-tangkap itu, Pak Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, itu kan mereka yang dikenal aktivis-aktivis lama. Aktivis-aktivis senior yang dari dulu mereka mengerahkan massa tapi tidak anarkis. Dari dulu mereka para aktivis yang orientasinya kritis dan tidak anarkis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, HNW juga meyakini kegiatan yang digelar oleh KAMI selalu meminta izin dari pihak terkait. Jika mereka yang menggelar kegiatan yang berizin justru difitnah hingga ditangkap, akan menghadirkan ketegangan di masyarakat. “Selama ini kan yang mereka gelar kegiatan terbuka, minta izin dan sebagainya. Justru kalau itu dihalang-halangin, di-framing, difitnah, dibuat spanduk ke sana-kemari, yang spanduknya juga fitnah, tokoh-tokoh ditangkap, nah ini akan membuat semakin menghadirkan ketegangan yang tidak diperlukan,” tuturnya.

Sementara itu anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PKS KH Bukhori Yusuf, Lc., M.A. juga angkat bicara perihal penangkapan tokoh KAMI. Bukhori mempertanyakan maksud penangkapan sejumlah tokoh KAMI tersebut. “Apakah ini maksudnya dalam rangka untuk menciptakan keonaran publik atau kah sebenarnya ini karena akses informasi yang sangat terbatas dan sehingga persepsinya menjadi tidak tepat. Apalagi, misalnya, terkait dengan persepsi atas UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sampai hari ini belum ada satu naskah yang bisa menjadi satu rujukan,” kata Bukhori.(*)

Sumber:

detik.com

Editor:

Arif P Putera

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here