MEDAN–RENTAKNEWS.COM: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Langkat, bertempat Kantor Bupati Langkat, Stabat, Kamis (15/10/20).

IKLAN

Workshop yang bertema, Pengelolaan Dana Desa yang Cepat, Tepat dan Terpadu Sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 ini, dibuka Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin, mewakili Bupati Terbit Rencana Peranginangin.

Syah Afandin dalam pidatonya menyampaikan workshop ini sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa. Sebab saat ini, peranan desa tidak saja penting, tetapi sangat strategis dalam pembangunan bangsa serta keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Sementara itu Anggota Komite IV DPD RI H. Muhammad Nuh, MSP mengatakan fungsi Komite IV DPD RI adalah melakukan pengawasan dan pelaksanaan Undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah dan lainnya.

Fungsi pengawasan untuk implementasi dana jaring pengamanan sosial (JPS) yang disalurkan oleh pemerintah.

Memastikan usulan kegiatan refoucussing anggaran, yang digunakan untuk penanganan Covid-19, melakukan deteksi dini dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta melakukan sosialisasi pengawasan terkait pelaksanaan penanganannya.

Ketua BPKP Sumut Yono Andi Atmoko  menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran  Pemkab Kabupaten Langkat yang telah memfasilitasi  terselenggaranya acara ini. Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Langkat dr. Indra Solahuddin.

Dalam kesempatan itu Nuh berpesan kepada perangkat desa yang hadir akan pentingnya mengembangkan desa, bukan hanya menerima dana saja tetapi juga kreatif dalam mengelolanya. (*)

Reporter:

Abdul Aziz

Editor

Dewani N Dalimunthe

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here