2 Desember 2021

Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Petani, BNNP dan HKTI Sumut Tandatangani MoU

MEDAN—RENTAKNEWS.COM: Guna Mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan petani, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumut sepakat menandatangani Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Penandatanganan nota kesepahaman itu dilaksanakan usai Pelantikan H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM sebagai Ketua DPD HKTI Sumut oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional HKTI Dr. H. Fadli Zon, SS, MSc di Hotel Polonia Medan, Senin (26/10/2020).

Dalam sambutannya, usai penandatangan itu, Kepala BNNP Sumut Brigjenpol Drs. Atrial, SH mengatakan United Nations Office on Drugs and Crime (UNOCD) sebagai badan dunia yang mengurusi masalah narkotika mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5 persen dari populasi penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64  tahun telah mengonsumsi narkoba di tahun 2017.

“Di Indonesia, BNN dan LIPI mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 1,8 persen atau setara dengan 3.419.188 jiwa dan sebahagian besar adalah generasi muda yang merupakan modal dan asset bangsa di masa depan. Ternyata berdasarkan data itu, Provinsi Sumatera Utara menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan jumlah penyalahgunaan terbesar di Indonesia,” kata Atrial..

Menurut Atrial, penyalahgunaan narkotika jelas menimbulkan berbagai kerugian bagi negara. Mulai dari penurunan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan penularan penyakit, penurunan kualitas sumber daya manusia, hingga kerugian ekonomi yang diestimasi mencapai 84,6 trilyun per tahun.

Brigjenpol Drs. Atrial, SH dan H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak,MM

Lebih lanjut Atrial mengatakan, tantangan lain menurut UNODC adalah bahawa saat  ini terdapat 892 jenis zat baru narkotika di dunia dan di Indonesia telah beredar 76 (tujuh puluh enam) zat psikoaktif baru. Masalahnya dari ke-76 zat baru tersebut, baru ada 71 jenis zat yang telah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019. Berarti ada lima jenis baru yang belum diatur dalam peraturan Menkes itu.

Berdasarkan surat edaran Kepala BNN Nomor: SE/4/KA/PM.01/2020/BNN tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif di Kawasan Rawan Narkoba tahun 2020-2024, diketahui bahwa terdapat 654 kawasan rawan narkoba di seluruh Indonesia, di mana 59 di antaranya berada di Sumatera Utara. Dari kawasan ini berbagai permasalahan narkotika ditebar ke berbagai lingkungan masyarakat.​

​Atrial mengakui, telah banyak upaya yang dilakukan oleh BNNP Sumut, stakeholder dan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi permasalahan narkotika di Provinsi Sumatera Utara sehingga Sumut tercatat sebagai provinsi dengan capaian trtinggi  Inpres Nomor 6 tahun 2018 dan berada pada peringkat pertama pada capaian Inpres No 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.

“Namun kami akui, meskipun telah banyak upaya P4GN yang telah dilakukan, tapi prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sumut belum menunjukkan angka penurunan. Hal ini menjadi evaluasi bersama seluruh pihak untuk menerapkan upaya yang berimbang dari sisi supply reduction and demand reduction. Supply reduction dilakukan dengan upaya pemberantasan dan pemutusan jaringan narkotika. sedangkan upaya demand reduction  dilakukan dengan berbagai upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta rehabilitasi,” kata Atrial lagi.

Atrial berharap melalui penandatanganan nota kesepahaman antara BNNP Sumut dan HKTI Sumut ini dapat digalakkan di internal organisasi HKTI dan juga petani binaan atau mitra HKTI serta tentunya upaya demand reduction yang juga dapat ditingkatkan lagi di masyarakat, khususnya di bidang pemberdayaan alternatif bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan narkoba.

“Masyarakat perlu diberikan solusi dan keterampilan hidup agar mereka tidak lagi tergiur untuk terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kawasan rawan narkoba, yang akan berasosiasi pula dengan penurunan angka prevalansi penyalahgunaan narkotika. Dari 59 kawasan rawan narkoba yang berada di Sumatera Utara berada baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan, yang berpotensi untuk dikembangkan dengan keterampilan pertanian yang tepat. Terlebih pada masa pandemi ini, kita melihat trend di masyarakat yang semakin tertarik dengan sektor pertanian,” katanya.(*)

Reporter:

An Jambak

Editor:

Harun AR

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

YouTube
Instagram