9 Desember 2021

Irjen Kemendagri Surati Bupati Simalungun, Jika Tidak Netral Bisa Diberhentikan Sementara

SIMALUNGUN–RENTAKNEWS.COM: Inspektur Jendral Kemendagri, Tumpak Hasiholan Simanjuntak telah melayangkan surat teguran kepada 67 kepala daerah, termasuk Bupati Simalungun JR Saragih, Selasa (27/10/2020).

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri hingga Senin, 26 Oktober 2020 terdapat 131 kepala daerah mendapat sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas pelanggaran netralitas oleh ASN di 67 pemerintahan daerah yang belum ditindaklanjuti selaku kepala daerah sebagai Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Sesuai dengan PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggara Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diberikan waktu tiga hari setelah menerima surat teguran dari Kemendagri untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN.

Atas teguran tersebut, Ketua DPD Generasi Negarawan Indonesia (GNI)  Kabupaten Simalungun, SHP Tambak, SH menanggapi surat teguran Mendagri terhadap JR Saragih yang diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Simalungun 2020.

Menurut Tambak, ketidaknetralan kepala daerah biasanya muncul karena adanya kepentingan. “Untuk Pilkada Simalungun walaupun JR Saragih sebagai petahana tidak maju lagi tapi ternyata Calon Bupati Anton Saragih adalah abang kandungnya sendiri. Inilah yang memungkinkan ketidaknetralan JR Saragih sehingga mendapat teguran itu,” katanya.

Menurut Tambak, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, JR Saragih bisa mendapat sanksi  berupa pemberhentian sementara. “Bisa berupa pemberhentian sementara,” ujar Tambak. (*)

Reporter:

Syamhadi P

Editor:

Arif P Putera

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

YouTube
Instagram