SIMALUNGUN—RENTAKNEWS.COM : Indikasi adanya sikap ketidaknetralan ASN Kabupaten Simalungun dalam Pilkada yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang membuat ‘geram’ Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Simalungun. Banyaknya laporan dan pengaduan yang telah dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kejaksaan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait ketidaknetralan ASN menjadi bukti kuat bahwa nilai demokrasi telah tercoreng di bumi Habonaron do Bona tersebut.

IKLAN

“Ketidaknetralan dan kecurangan ASN serta perangkat pemerintah Kabupaten Simalungun membuat PP Simalungun berkomitmen untuk mencegah dan memberantas hal tersebut,” kata Wakil Ketua PP Simalungun Marat Napitu, Rabu (18/11/2020).

Menurut Marat, mulai dari JR Saragih selaku Bupati, Mixnon Andreas Simamora selaku Sekda, sampai kepala dinas dan pangulu sudah dilaporkan masyarakat karena mereka terindikasi tidak netral dalam Pilkada ini. Bahkan belum lama ini JR. Saragih dilaporkan  terkait postingan seseorang, di mana pada postingan itu JR berpose dengan menunjukkan empat jari sesuai dengan nomor urut 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Anton Saragih yang adalah abang kandungnya sendiri.

Lebih lanjut dikatakannya, PP Simalungun tidak akan pandang bulu melihat kecurangan ini. Seluruh kader PP Simalungun mulai dari MPC hingga anak ranting tengah bergerak melakukan pemantauan dan pengawasan. “Memang ketidaknetralan dan kecurangan itu sudah kita laporkan dan saat ini sedang menunggu hasil, namun pekerjaan belum selesai,” ungkapnya.

Tokoh masyarakat Kecamatan Sidamanik ini, mensinyalir akan ada tindak kecurangan yang lebih besar yang akan dilakukan ASN Simalungun. ”Intimidasi sudah, seruan dan arahan untuk memilih paslon tertentu juga sudah, bagi-bagi sembako hingga propaganda yang mengatakan bahwa bansos pemerintah pusat hanya ditujukan bagi yang memilih paslon tertentu, semua itu sudah mereka lakukan. Kami mensinyalir akan ada tindak kecurangan yang lebih besar lagi dan hingga saat ini kami juga menduga bahwa ada dinas tertentu yang menjadi pendana bagi salah satu paslon yaitu DK dan DPB. Tim kita saat ini sedang bekerja mengawasi mereka,” tegas Marat seraya mengatakan dalam beberapa hari ini pihaknya akan menambah personil turun ke setiap kecamatan dan nagori.

“Kita sudah mulai melakukan pengawasan dan pemantauan kantor-kantor layanan publik seperti  kantor camat dan pangulu. Kami tau banyak yang tidak suka dengan hadirnya kami melakukan pengawasan, walaupun begitu kami akan turunkan komando inti (koti) ke setiap kecamatan untuk membantu para PAC,” pungkasnya.

PP Simalungun tidak akan mengganggu pekerjaan dan kegiatan di kantor itu, tapi akan membantu aparat pemerintah agar tidak takut menjalankan tugasnya sehingga tidak ada lagi arahan atau intimidasi seperti yang sudah terjadi. “Kegiatan ini akan terus berlangsung sampai selesai penghitungan suara nantinya, maka kami berharap agar pihak kecamatan dan nagori jangan menganggap kami lawan atau musuh, kami mau proses Pilkada ini berjalan dengan jujur dan jangan tercoreng lagi nilai demokrasi itu,” papar Marat mengakhiri.(*)

Reporter:

Syamhadi Purba

Editor:

Harun AR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here