SIMALUNGUN—RENTAKNEWS.COM: Menjelang berakhirnya kepemimpinan JR Saragih sebagai Bupati Simalungun, Gerakan Peduli Simalungun (GPS) membongkar kebobrokan Pemkab Simalungun selama dipimpin JR Saragih. Banyak masalah tersembunyi yang tidak diketahui masyarakat misalnya bantuan sosial dan bantuan lainnya yang dipindahkan kepada pihak lain.

IKLAN
Ketua GPS Andry Cristian Saragih

Ketua GPS Andry Cristian Saragih mengatakan, selama dua periode kepemimpinan JR Saragih sebagai Bupati Simalungun, banyak borok-borok yang disembunyikan sehingga tidak diketahui masyarakat banyak. “GPS telah membuat surat terbuka agar masyarakat mengetahui bobrok di Pemkab Simalungun,” kata Andry di Pematangsiantar, Jumat (04/12/2020).

Menurut Andry, surat terbuka itu berisi uraian berupa praktek pengelolaan keuangan Pemkab Simalungun yang ternya adalah peringkat pertama terburuk dari 483 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.  (Info dari Majalah Gatra terbitan 1-7 Agustus 2013) dan tahun 2014 Pemkab Simalungun menghabiskan anggaran biaya makan dan minun Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah sebesar Rp 25,7 juta setiap hari, setelah berakhir Pilkada menjadi Rp 5 juta setiap harinya.

Masalah lain, pada tahun 2014 ketika JR Saragih yang juga Ketua Umum PMS (Partuha Maujana Simalungun), JR Saragih mendirikan SMA Plus Efarina miliknya sendiri, padahal dia tahu sudah ada SMA Plus di Pematang Raya  yang dikelola PMS. PMS adalah ormas budaya tertua di Simalungun.

Bukan hanya itu, masalah bantuan kepada seluruh SD dan SMP di Kabupaten Simalungun mendapatkan bantuan sebanyak Rp. 2 Juta /orang tetapi bantuan lebih besar didapatkan siswa Efarina Rp. 26 juta/siswa.

Yang paling anehnya, bantuan sosial diduga banyak direkayasa kepengurusan (Panitia Pembangunan) diantaranya Pembangunan GKPS Kongsi Laita sebesar Rp 12,9 M, panitianya Sekda, Kabag Kesra dan Kadis Pendapatan Simalungun. Dana ini tak bisa dipertanggungjawabkan di BPK Sumut.

Selain itu, data tahun 2012 sampai 2015 APBD Simalungun bertambah Rp 867 M tetapi penduduk miskin semangkin bertambah dari 83 ribu naik menjadi 92.330 jiwa. Juga tentang kondisi jalan di Simalungun dari 28,40 persen menjadi 30,19 persen.

Kalau berbicara masalah jalan rusak dari 13,65 persen bertambah menjadi 25,4 persen kondisi baik dari 42 persen berkurang jadi 25,94 persen dan kondisi sedang 25,47 persen berkurang menjadi 22,82 persen

Pada kepemimpinan JR Saragih selama 2010 sampai 2015, APBD sebanyak Rp 11,7 M  menempatkan Simalungun pada peringkat 1 terburuk di seluruh Indonesia. (Berdasarkan Penetapan SK Mendagri Nomor 800/35 Tahun 2016).

Ketua GPS, menguraikan lagi tentang pendidikan untuk beasiswa pada tahun 2016 berjumlah Rp 17,6 M

Yang sangat mengecewakan masyarakat  adalah tentang pengangkatan Honor Daerah di Pemkab Simalungun sebanyak 5.000 orang dan penambahan Gaji OPD sebanyak Rp  108 M, yang  mana gaji Honor Rp 2 juta/bulan, berselang berapa waktu gaji honor daerah menjadi Rp 1 juta dan terakhir lagi honor tersebut banyak dirumahkan dengan banyak alasannya.

Pada tahun 2018 tentang pengelolan Aset Daerah Rp 44,6 M diaudit BPK Sumut, ada anggaran tak sesuai ketentuan mencapai Rp 1,1 Triliun yang akhirnya pihak BPK memberikan predikat disclaimer.

Dikatakan Ketua GPS juga mempertanyakan APBD Simalungun 2010 sampai 2020 sebanyak Rp 22 T. “Kemana itu semua, bukalah mata kita,” ujarnya mengakhiri.(*)

Reporter:

Syamhadi P Tambak

Editor:

Pristi Hasugian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here