MEDAN–RENTAKNEWS.COM: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP menjawab soal kritik vaksin Covid-19 yang tak gratis untuk seluruh masyarakat. Menurut Muhadjir, saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan skema pembiayaan vaksin Covid-19 yang semula hanya 30% ditanggung pemerintah menjadi 50%.

IKLAN

“Masih terus dievaluasi. Tadi ini juga sudah ada rapat lagi yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Pak Wapres. Dievaluasi tentang alokasi, berapa yang nanti harus ditanggung pemerintah, dan berapa yang mandiri. Belum final, termasuk jumlahnya. Terakhir diperkirakan ada 182 juta dari semula 107 juta. Jadi sudah naik lagi. Ini juga masih tentative. Jadi kemungkinan 50-50%,” kata Muhadjir ketika ditemui media di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (14/12/2020).

Namun, menurut Muhadjir pemerintah juga masih memetakan siapa saja yang nanti membeli vaksin Covid-19 mandiri, atau ditanggung pemerintah sepenuhnya.

“Sedang dipetakan mana yang diberikan bantuan pemerintah, mana yang mandiri,” kata Muhadjir.
Muhadjir menegaskan skema pembiayaan mandiri itu bukan berarti individu masyarakat membayar sendiri, tapi bisa juga ditanggung oleh kantor atau tempat kerja individu masyarakat tersebut.

“Mandiri itu bukan berarti dia harus bayar sendiri. Memang ada yang mandiri bayar sendiri, tapi ada yang tanggung jawab perusahaan atau pemilik di mana dia bekerja. Itu mesti dinegosiasi,” tegas Muhadjir.

Akan tetapi, Muhadjir mengatakan skema-skema terkait vaksin Covid-19 di atas belum menjadi keputusan final, tapi masih dibicarakan oleh internal pemerintah.

“Itu mesti dinegosiasi. Presiden tadi sudah minta wanti-wanti, tolong harus detail betul, dan waktunya sudah sangat dekat. Karena itu Komite harus bekerja keras. Tapi ini masih belum, masih perlu dibicarakan,” kata Muhadjir.(*)

Sumber:
detik.com
Editor:
Pristi H Hasugian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here