1 Desember 2021

Milad ke-74 Himpunan Mahasiswa Islam

Menagih Harapan Masyarakat Indonesia

(Berkaca 74 Tahun Perjalanan Himpunan Mahasiswa Islam)

Oleh: Taufik Umri

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dideklarasikan sebagai organisasi independent, kader ummat, non partisan, bukan “underbouw” partai politik. Spirit ini yang selalu menempel mengikuti perjalanan HMI. Awal berdirinya HMI selalu dijadikan sebagai perpanjangan tangan rakyat  dalam menyuarakan aspirasi. Kaum intelektual muda yang dicetak HMI dianggap sebagai representasi dari masyarakat. Ilmu pengetahuan yang dibingkai rapi dengan keimanan sebagai modal utama untuk memperjuangkan nasib rakyat yang terbelakang. Itu sebabnya mengapa Jenderal Besar Sudirman terlalu menggantungan harapan diawal berdirinya HMI.

(H)arapan (M)asyarakat (I)ndonesia, demikian Sang Jendral berbintang lima itu menamai HMI. Semangat Ke-Islam-an dan Ke-Indonesia-an yang begitu kental melekat membawa harapan baru akan lahir generasi terbaik Indonesia ke depan. Generasi yang berwawasan lagi cinta tanah air. Dari sederet perjalanan perjuangan HMI membuktikan bahwa organisasi yang dibentuk Lafran Pane ini istiqomah di atas rel perjuangannya.

Banyak catatan sejarah yang menceritakan organisasi mahasiswa tertua ini diseret dalam pergelokan perjuangan Republik Indonesia. HMI ikut menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berkeinginan menggulingkan Pancasila sebagai falsafah bangsa mengganti dengan faham komunis sebagai faham kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tidak hanya itu, dalam mempertahankan NKRI saat Belanda melancarkan agresi I dan II, HMI membentuk “corp mahasiswa” sebagai alat perjuangan membela dan mempertahankan keutuhan Indonesia.

Krisis Kepercayaan Diri

            Hari ini HMI tepat berulang tahun yang ke-74 tahun, umur yang begitu matang untuk sebuah organisasi. Lihat saja produk keluaran HMI memadati seluruh lapisan. Mulai dari birokrat, teknokrat, akademis, praktisi, peneliti, pejabat publik, bahkan terkhusus di bidang politik anak himpunan diberikan porsi khusus, hampir semua partai politik diisi alumnus HMI.  Inikan potret prestasi organisasi pengkaderan di mana produknya terdistribusi dengan baik ke seleng-seleng kepemimpinan yang sebenarnya.

Bermodal surplusnya alumni, ditambah dengan  hasil Munas Alumni 15 September 1966 dengan dibangunnya rumah besar konsultasi bernama KAHMI. Seharusnya HMI lebih punya nilai tawar dan berpikir lebih sophisticated  ketimbang organisasi pengkaderan yang lain.

Tapi kenyataannya HMI masih terseok-seok, sepertinya masih menentukan ritme dan pola adaptasi yang semakin tarik menarik. HMI agaknya terseret arus dan terbenam dalam pusaran “digital society”  tanpa persiapan. Terbukti, dari beberapa kejadian-kejadian yang muncul, HMI tak segarang para pendahulunya yang selalu responsif dengan akurasi argumentasi memberikan solusi dan jawaban atas kejadian-kejadian baik skala lokal maupun nasional.

Anak-anak HMI cenderung ‘wait and see” dengan kehati-hatian yang tinggi, terlalu difensif penuh pertimbangan ini dan itu. Padahal tradisi HMI dari dulu, sebagai “decision maker”  yang selalu ditunggu dan menjadi kiblat  arah pergerakan nasional.

            Seharusnya kepiawaian anak HMI mengelola “issue” dan kejadian-kejadian penting tidak mengalami gradasi, apalagi sekarang HMI ditopang dengan infrastruktur lengkap, jaringan yang luas dan back up senior yang kuat. Dengan segala kematangannya HMI layak sebagai sparring patner siapa pun yang akan mengambi kebijakan penting republik ini. Bukan malah sebaliknya, HMI dirental sebagai stempel kebijakan yang memproduksi rasa ketidakadilan. Fenomema ini jelas merusak mental yang pada gilirannya akan membawa kepada krisis kepercayaan kader.

Dampaknya kaderisasi pasti mandul, out put pengkaderan tidak begitu tajam, sebab dialektika yang diajarkan di ruang-ruang pengkaderan begitu paradoks dengan praktek yang diamalkan di lapangan. Jika dialektika dan praktek tidak berjalan simultan, maka lambat laun akan bercerai memilih jalannya sendiri-sendiri.

Idealnya kaderisasi yang dijalani setiap orang harus merefleksikan nilai guna yang berorientasi kepada masyarakat. Untuk itu kaderisasi ideologi sudah sepatutnya ditanamkan kepada setiap kader. Meminjam bahasa Eko Prasojo dalam artikelnya “Membangun Meritokrasi Politik” bahwa kaderisasi ideologi adalah proses internalisasi para kader. Kaderisasi adalah fungsi pendidikan politik agar kelak dapat melakukan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat dan menjual “nilai ideologi” kepada masyarakat. Proses kaderisasi tidak instan, tetapi berjenjang. Berangkat dari simpatisan, kader biasa, kader lanjutan, sampai kepada pimpinan cabang, pimpinan daerah, dan berujung kepada pimpinan pusat. Proses inilah yang membawa semua kader menjadi seorang pemimpin. Penulis tidak menghakimi proses pengkaderan HMI sudah tidak relevan, tetapi perlu “refokusing” menjawab tantangan jaman yang semakin up to date agar tidak “keteter” dan tertinggal jauh dari organisasi lain.

HMI Bubar ?

Dalam perjalanannya HMI juga sering mengalami pasang-surut, berkali kali akan dibubarkan. Isue bubarkan HMI pertama kali muncul pada Zaman Orde Baru. Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang merupakan sayap Partai Komunis Indonesia (PKI) begitu getol memprovokasi agar HMI dibubarkan. Seandainya K.H Saifuddin Zuhri yang merupakan Menteri Agama kala itu tidak dimintai keterangan oleh Bung Karno tentang HMI, sudah pasti organisasi hijau-hitam ini sudah dibubarkan karena kuatnya tuduhan menyatakan HMI organisasi kontra revolusi. Untung saja Kyai Zuhri mampu meredam dan menetralisir informasi yang tidak akurat tersebut kepada Bung Karno.

Zaman Orde Lama juga sama, HMI nyaris bubar. Pemerintah menjalankan asas tunggal Pancasila dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 8/1985 dan Undang-Undang No.3/1985. Secara garis besar isi UU tersebut menjelaskan bahwa partai politik, golongan karya dan organisasi masyarakat harus berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Asas yang dimaksudkan di sini adalah pijakan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya organisasi yang tidak tunduk terhadap aturan pemerintah dan tetap menjadikan asas lain sebagai pijakan organisasi akan dibubarkan. Kebijakan ini berimbas dengan HMI, karena saat itu HMI organisasi yang berasaskan Islam.

Merespon kebijakan pemerintah, HMI merubah asas dari Islam ke Pancasila. Walaupun buntut dari perubahan asas tersebut HMI harus menelan pil pahit terbelah menjadi dua, ada HMI Dipo dan muncul HMI MPO. HMI Dipo menyahuti permintaan pemerintah dengan merubah asas dari Islam ke Pancasila, sedangkan HMI MPO tetap “ngotot” berasaskan Islam. Walaupun pasca runtuhnya orde baru HmI rujuk kembali menjadi satu kesatuan tanpa ada embel-embel DIPO dan MPO.

Pasca reformasi sampai saat ini desakan bubarkan HMI tidak lagi sekencang sebelumnya. Bisik-bisik bubarkan HMI malah lahir dari alumni dan kader-kader HMI. Alasan HMI dibubarkan bukan lagi tentang silang pendapat mengenai kontra revolusi, anti Pancasila, melanggar UU, tetapi alasan sederhana bahwa tujuan HMI sudah sampai. Walaupun perbincangan ini bernada “seloroh” tapi harus dipertimbangkan juga. Karena boleh jadi statemen ini muncul dari kajian dan analisis serius, meskipun penulis sendiri yakin ini hanya ungkapan kekecewaan atau kegelisahan melihat kondisi HMI sekarang.

Selama 74 tahun berkiprah HMI memang berhasil menciptakan individu terbaik, individu yang memiliki kesalehan personal dan individu yang kompatibel di bidangnya. Tetapi secara kolektif (kebersamaan) HMI belum maksimal menciptakan keseragaman arti keadilan sosial.  Padahal saat ini alumni HMI berada di lingkaran kekuasaan, bercokol ditempat-tempat strategis dan duduk di kursi-kursi pengambil kebijakan strategis. Bermodal HMI Connection sepatutnya tujuan HMI sudah mendekati garis finish atau paling tidak kita tinggal menunggu satu putaran lagi tujuan HMI mewujudkan keadilan sosial menjadi kenyataan.

Tapi buktinya, semakin menua HMI semakin rapuh, goyang dan bertabrakan satu dengan yang lain. Mungkin itu alasan sebagian kader dan alumni  HMI lebih baik dibubarkan ketimbang semakin jauh dari tujuan berHMI. Dalam benak mereka biarlah HMI menjadi legenda dan happy ending sebagai organisasi pengkaderan yang banyak melahirkan alumni-alumni terbaik untuk Indonesia. Dari pada kelak nanti dikejar-kejar lalu ditagih Jenderal Sudirman tentang harapan masyarakat Indonesia yang tidak pernah terwujud. (Penulis adalah pengurus KAHMI Kabupaten Labuhanbatu).

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

YouTube
Instagram