Dana desa tahun 2020 di nagori Pardomuan Bandar kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun Sumut, tampaknya akan bergulir ke pengadilan.

IKLAN

Silau Kahean-Rentaksews.com. Kisruh penyaluran Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dampak Copid-19 dan pembangunan dana desa tahun 2020 di nagori Pardomuan Bandar kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun Sumut, tampaknya akan bergulir ke pengadilan.

Menurut perwakilan warga yang mengikuti audensi dikantor camat Silou Kahean, Selasa 16 Maret’21, merasa tidak puas dengan jawaban Pangulu Nagori Pardomuan Bandar, Julfikar Purba dan Camat Silou Kahean Jansimeon Sipayung, S.Pd serta akan meneruskan permasalahan ini ke ranah hukum.

Dalam audensi tersebut warga meminta penjelasan Pangulu Nagori terkait adanya perbedaan jawaban pangulu di Media online dengan kenyataan dilapangan, dimana dalam pemberitaan tersebut menurut pangulu, pembagian BLT telah disalurkan kepada warga selama 9 bulan di tahun 2020 dan pembangunan fisik juga sudah dilaksanakan.

Sementara pengakuan warga mereka hanya menerima masing-masing Rp. 600.000 selama bulan April, Mei, Juni dan Rp 900.000 di akhir bulan Desember 2020. Sementara bangunan fisik pembukaan jalan di dusun Bandar Silou seperti dikatakan pangulu, menurut warga tidak ada pembangunan.

Melihat keadaan tersebut, menurut Rosman Purba bersama warga Pardomuan Bandar berencana akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Sumber lain dari Warga yang tak mau ditulis namanya 17/3 kepada awak media ini menjelaskan, Pangulu ini harus dilaporkan Kejaksaan Negeri Simalungun Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara karena diduga banyak proyek salah gunakan, katanya sudah dibangun tetapi nyata belum ujar warga tadi.

Ketua Umum DPP LSM Halilntar RI S.Hadi.PT.SH menanggapi kasus dugaan penyelewengan dana BLT di Nagori Pardomuan Tongah atas permainan Pangulu akan mengumpulkan data pengakuan warga dan bukti selama ini yang dikerjakan Pangulu PP”, ujar LSM Halilintar RI. Masih dikatakannya, “ada dugaan aparat Nagori Pardomuan Tongah Kec Silau Kahean Simalungun tidak transparan mengelola anggaran dana desa”, ujarnya.

Laporan : SYAM Hadi Purba Tambak
Editor : Tauhid Ichyar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here