H Muhammad Nuh, MSP sebagai wakil Sumatera Utara di DPD RI yang duduk di BULD menyampaikan pendapatnya.

IKLAN

Jakarta-Rentaknews.com. Rapat Kerja Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI dilaksanakan secara daring dan luring
Rabu, (31/3 2021).

Pada Rapat kerja tersebut , Dr, Ir. Abdul Kamarzuki, MPM Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN menjelaskan muatan PP 21 Tahun 2021 Tentang Tata Ruang, yang merupakan aturan teknis dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut memberikan batasan waktu yang ketat terhadap proses Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang.

Dalam kesempatan itu, H Muhammad Nuh, MSP sebagai wakil Sumatera Utara di DPD RI yang duduk di BULD menyampaikan beberapa hal terkait aturan diatas.

Pertama, Keberadaan DPD RI adalah tindak lanjut dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan semangat Reformasi dan Otonomi Daerah. DPD RI menjadi Representasi perpanjangan tangan dan aspirasi Daerah.

Kedua ada kesan, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang disebut dengan Omnibus Law mengarah pada resentalisasi (pemusatan kekuasaan) Padahal semangat reformasi mendorong terwujudnya desentralisasi dengan otonomi daerah.

Rapat Kerja Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI dilaksanakan secara daring dan luring Rabu, (31/3 2021).

Ketiga, Pembatasan yang ketat terhadap proses Peraturan Daerah tentang Tata Ruang menyebabkan dua kemungkinan : Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota kerja secara efektif dan efisien, tentu akan menghasilkan keputusan yang baik, Namun bisa jadi kerja yang terburu-buru. Sehingga keputusan dan kinerja Pansus tidak sistematis, asal-asalan dan kemungkinan tidak matang.

Keempat, Pada tanggal 29 Maret 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat menyampaikan keluhannya terkait dengan kawasan Hutan Negara yang luasnya 80,51 % dari wilayah Pakpak Bharat, menyisakan hanya kurang lebih 19,49 % saja yang bisa digarap Ini perlu diatasi segera dan kaji ulang regulasi agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Pakpak Bharat.

Perlu sinkronisasi dan koordinasi antara Tata Ruang satu daerah dengan daerah lain. Sebagai contoh : Medan Johor sebagai kawasan pemukiman. Sementara dikecamatan Namorambe, Deli Serdang, Sumatera Utara banyak terdapat pabrik, Akibatnya Jl Karya Jaya selalu rusak, diantara penyebabnya banyak kendaraan berat melintasi pemukiman padat penduduk.

Tidak Kalah pentingnya Ujar Muhammad Nuh, Dalam pembahasan Tata Ruang dan Kajian Perencanaan sering mengemuka tentang DAS (Daerah Aliran Sungai) yang membagi daratan menjadi daerah hulu, tengah dan hilir. Tidak jarang didapati pembangunan villa atau perumahan di daerah hulu. Akibatnya terjadi pengrusakan hutan. Pabrik didirikan di daerah tengah. Maka terjadilah pencemaran lingkungan. Oleh karena itu sering banjir meluap di daerah hilir yang padat penduduk.

Kita menginginkan adanya upaya saling menguatkan antara Pusat dan Daerah. Aspirasi masyarakat dan Pemerintah Daerah dijadikan masukan yang penting dan berarti bagi kebijakan yang digulirkan Pemerintah Pusat.
Semoga harapan kita semua, Indonesia yang lebih baik dapat terwujud pungkas Nuh.

Reporter : Abdul Aziz
Editor: Tauhid Ichyar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here