9 Desember 2021

Anggota DPR RI H.Hidayatullah: “Seharusnya Pemerintah Dalam Membuat Kebijakan Berpihak Kepada Rakyat.”

Anggota Fraksi PKS yang diamanahi di Komisi XI ,"pemerintah berusaha menggeser dan mengutak - atik anggaran karena semakin terbatasnya kemampuan fiskal negara".

Medan-Rentaknews.com. Ditengah – tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai Wakil Rakyat di DPR RI, menjadi Da’ i mengisi pengajian, Majelis taklim, Khatib pada acara ke Agamaan, mengunjungi konstituen.

Disamping itu beliau juga sebagai Ketua Departemen SDM Bidang Pembinaan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumbagut dan kegiatan lainnya. Beruntung reporter Rentaknews.com. Abdul Aziz dapat mewancarai H. Hidayatullah, SE ditengah kesibukkanya yang sangat padat terlebih saat bulan Suci Ramadhan ini.

“Sebagai Wakil rakyat tugas dan fungsi kami di DPR, melakukan pengawasan (controling) dan memberi masukan tentu juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” ujar Hidayatullah yang akrab disapa Ust Dayat, selasa (4/5/2021) di Medan.

Kebijakan anggaran yang terkesan tambal sulam hal ini tergambar dari kebijakan Pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparat Sipil Negara (ASN), Pensiunan dan Aparat.

“Sebelumnya awal tahun penerimaan THR penuh diterima, namun sekarang diumumkan akan di potong,” ujar Hidayatullah.

Menurut Anggota Fraksi PKS yang diamanahi di Komisi XI padahal pemerintah menambahkan anggaran yang menanggung Pajak Barang Mewah untuk Kendaraan roda empat dan PPN Properti melalui anggaran insentif Pajak sebesar 8 Triliun.

Ini sangat kontradiktif, mobil yang masuk kategori barang mewah malah di biayai negara, sementara THR yang berkontribusi langsung terhadap daya beli masyarakat malah dipotong sebesar Rp. 14,6 triliun.

Hidayatullah melihat pemerintah berusaha menggeser dan mengutak – atik anggaran karena semakin terbatasnya kemampuan fiskal negara.

Sebenarnya jika alasan Menteri Keuangan bahwa pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk membantu pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang lain maka tidak perlu acara groundbreaking ibukota baru sebesar 1,7 triliun.

Saat situasi seperti sekarang, Hidayatullah berpendapat bahwa setiap rupiah anggaran yang berasal dari rakyat harus kembali kepada rakyat dengan mempertimbangkan prioritas yang paling maslahat bagi perekonomian.

Seperti insentif PPnBM ini secara keseluruhan sedikit sekali berdampak terhadap ekonomi, melihat data tahun lalu menyebutkan kontribusi mobil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 0,65 persen saja, sangat minim.

Hidayatullah menegaskan jangan ada lagi kebijakan anggaran yang tambal sulam, tiba-tiba ada insentif pajak barang mewah, sementara THR yang sudah dijanjikan dibayar penuh malah dipotong. Negara harus berpihak kepada rakyat dengan asas keadilan bagi seluruh rakyat.

Reporter : Abdul Aziz

Editor : Adm

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

YouTube
Instagram