Ketua Umum DPP HIMAPSI Lamhot Saragih ST memberi keterangan kepada awak media 20 Mei2021 di Kantornya.

Simalungun-Rentaknews.com. Dugaan Penistaan Suku Simalungun yang dilakukan oleh Kapolres Simalungun, Agus Waluyo, tampaknya mulai menunjukkan titik baru, pasalnya Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia ( MENKO POLHUKAM RI) telah merespon surat yang dilayangkan DPP HIMAPSI dengan memerintahkan Polda Sumatera Utara untuk segera menuntaskan persoalan tersebut.

IKLAN

Baca Juga :

Dalam Surat Menko PolHukam RI Nomor : B-1444/KM.00/5/2021 yang di tujukan kepada Kapolda Sumatera Utara tersebut tertulis meminta Kapolda Sumatera Utara untuk mengklarifikasi persoalan tersebut dan apabila terjadi kesalahan agar segera memproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketua Umum DPP HIMAPSI, Lamhot Saragih ST, ketika dikonfirmasi. pada hari Kamis (20/5/2021) mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Menko PolHukam RI.

Ia menambahkan bahwa DPP HIMAPSI akan terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas dan mendesak agar Kapolri dan Kapolda Sumatera utara segera memproses laporan yang telah disampaikan dengan mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku di NKRI.

Masih menurutnya, bahwa tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan melakukan Aksi Demonstrasi maupun melayangkan gugatan kepengadilan terkait dugaan penistaan tersebut apabila penanganan atas persoalan tersebut dinilai lambat.

Untuk di ketahui, sebelum nya pada tanggal (9/4/2021), DPP HIMAPSI telah melaporkan Kapolres Simalungun dengan surat nomor : 022/DPP HIMAPSI/IV/2021, karena dinilai telah menista suku Simalungun karena menampilkan budaya lain saat kunjungan Kapolda Sumatera Utara ke Kabupaten Simalungun.

Reporter: Syam Hadi Purba
Editor: Admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here