7 Desember 2021

Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggota DPR RI : H. Hidayatullah Angkat Bicara

H. Hidayatullah Anggota DPR RI, komisi XI Fraksi PKS ini menilai terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi pemerintah daerah dan kemampuan pemerintah pusat.

Medan-Rentak,news.com. Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu, dalam pelaksanaannya sering timbul permasalahan di daerah ini sudah berulang terjadi untuk itu harus dicarikan solusinya.

H. Hidayatullah Anggota DPR RI, komisi XI Fraksi PKS ini menilai, ” terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi Pemerintah Daerah dan kemampuan Pemerintah Pusat, menyangkut DAK, ekspektasi Pemerintah Daerah terlalu tinggi dari kemampuan Pemerintah Pusat terhadap dana alokasi khusus ini,” ujarnya.

Hidayatullah menjelaskan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021, kemampuan pemerintah pusat untuk alokasi dana ke daerah hanya sekitar 13 – 18 % , yang tertinggi tahun 2021 yakni sebesar 18 persen dari pengajuan rp. 338,035 triliun, pagunya yang disetujui hanya rp. 63.648 triliun (18,83 persen).

Menyoroti hal ini Hidayatullah memastikan akan berdampak pada kemampuan pembangunan di daerah disampaikan kepada Abdul Aziz reporter Rentaknews.com pada Kunker, Sabtu di Medan (19/6/2021).

Beliau mengingatkan tujuan DAK sebagai bentuk desentralisasi fiskal agar pembangunan tidak terlalu senjang antara pusat dan daerah.

Pemerintah pusat memiliki kewajiban membantu Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur. Beliau menyoroti kendala juknis yang terlambat di kirim, disaat pembangunan di daerah sudah berjalan, penjelasan pusat baru datang sehingga pemerintah daerah harus merevisi dan melakukan penyesuaian terhadap APBD.

Kendala seperti ini yang menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan dan tingginya SILPA( Sisa Lebih Pembiayaan Anggran) di akhir tahun. Disinilah seharusnya fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK)membuat keseimbangan antara pusat dan daerah.

Hidayatullah menjelaskan bahwa permasalahan seperti ini bukan hanya terjadi di tahun 2020, namun sudah terjadi tahun – tahun sebelumnya.

Tahun 2008,The Smeru Research Institute menyampaikan hasil penelitian tentang DAK dengan permasalahan yang sama, bahkan pada tahun 2010 penelitian World Bank yang berjudul Laporan Penelitian dan Transfer Pusat ke Daerah
Penyempurnaan Grand Design Desentralisasi Fiskal 2010 , menunjukkan permasalahan yang sama.


Oleh karena itu Hidayatullah memberikan catatan khusus terhadap mekanisme penyaluran DAK ini sehingga alokasi ini memiliki pengaruh yang signifikan sesuai tujuan asalnya.


Reporter : Abdul Aziz
Editor: Admin

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

YouTube
Instagram