1 Desember 2021

Aleg PKS: Tambahan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Harus Lindungi Rakyat Kecil.

Pimpinan Media Rentaknews.com, Abdul Aziz, ST saat berbincang-bincang dengan Ust.Hidayatullah, politisi senior PKS.

Jum’at, 30 Juli 16:02

Medan-Rentaknews.com. Total anggaran penanganan covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) naik menjadi rp.744,75 triliun, atau naik sebesar 6,5 persen.

Bahwa pemerintah dalam melakukan kebijakan ekonomi harus lebih mengutamakan pengusaha Ultra Mikro, Mikro dan menengah”. Bukan menggelontorkan secara berlebihan, ini berakibat terjadi inefisiensi dan tidak tepat sasaran saat bincang – bincang di rumah aspirasi Hidayatullah di Jalan Karya Jaya Medan Johor dengan Abdul Aziz, pimpinan media Rentaknews.com, Jum’at siang (30/7/2021).

Anggota Komisi XI FPKS ini mengingatkan Pemerintah agar tidak melakukan pemborosan secara berlebihan dana PMN kepada BUMN-BUMN yang bermasalah seperti Jiwasraya melalui Indonesia Financial Group (IFG).Termasuk proyek-proyek mercusuar yang sejak awal tidak memadai secara kelayakan bisnis dan ekonomi, ini berdampak pada lingkungan.

Menurut Hidayatullah janji pemerintah bahwa proyek infrastruktur dan jalan tol tidak akan memberatkan APBN menjadi tidak terbukti, pada akhirnya pemerintah mendanai proyek tersebut melalui PMN dan pengadaan tanah beserta lahannya, selain itu juga menjaminkan utang dari beberapa BUMN tersebut Proyek infrastruktur yang layak justeru kurang didukung. Legislator PKS ini juga menyatakan bahwa tambahan atas anggaran PEN menggambarkan pola kerja Pemerintah yang tambal sulam.

Seharusnya pemerintah sejak awal fokus kepada program penanganan covid 19 seperti vaksinasi yang masif, ketidak efisienan pemerintah menurut Hidayatullah tergambar dengan jelas anggaran pengadaan vaksin puluhan triliun rupiah hanya tertuju pada satu negara saja, dengan tingkat kemanjuran yang rendah bahkan meragukan.

Masalah kemudian yang terjadi ialah kurang diakuinya vaksinasi tersebut sebagai paspor vaksin di beberapa negara strategis seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan Saudi. Ketidak efesienan pemerintah dalam mengelola anggaran berimbas pada melonjaknya beban utang, sedangkan utang sendiri akan menjadi beban rakyat melalui pembayaran pajak.

Ditambah dengan kondisi pandemi pemerintah dengan PERPU No. 1 tahun 2020 yang disahkan menjadi Undang-undang menjadi dasar bagi pelebaran defisit APBN lebih dari 3 persen hingga tahun 2022. “Jumlah utang negara Indonesia dari tahun ke tahun meningkat drastis,” ujar Hidayatullah.

Reporter : Abdullah

Editor: Adm

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

YouTube
Instagram