Kita lihat Mall Center Poin menunggak Pajak 58 Milyar rupiah dalam sepuluh tahun terakhir, itu baru satu perusahaan yang terungkap bisa jadi masih banyak yang lain.

Jum’at 6 Agustus 23 13:40

IKLAN

Medan-Rentaknews.com.Kota Medan adalah kota ketiga terbesar di Indonesia, namun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Jauh tertinggal di bandingkan dengan Kota Surabaya. APBD Kota Surabaya tahun 2021 sebesar 9,8 Trilliun Rupiah, sementara APBD Kota Medan tahun 2021 hanya 5,15 Trilliun Rupiah, jika kita lihat jumlah Hotel, Usaha, UMKM dan lain-lain sepertinya Kota Medan tidak kalah banyak dengan Kota Surabaya.

Untuk mengelola APBD ini adalah Penguasa, Pemangku Kepentingan pada dasarnya yang berkuasa di Kota Medan ini ada tiga elemen penting, yang pertama Penguasa, yang kedua Pengusaha, dan yang ke tiga Birokrat yaitu para ASN, Polisi, Tentara dan orang-orang di pengadilan.

Walikota tidak bisa bekerja dengan optimal tanpa bantuan birokrat yang handal, apalagi birokrat ini sudah puluhan tahun bekerja sementara Walikota hanya maksimal sepuluh tahun. Ketiga elemen ini jangan sampai berkolaborasi untuk menghabiskan anggaran, seharusnya setiap elemen menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi)dengan baik. Jangan sampai APBD tanpa pengawasan yang mengakibatkan dana APBD tak jelas arahnya hingga APBD habis tiap tahun tapi tidak ada kemajuan yang di capai.

Dari jumlah APBD Kota Medan tahun 2021 yaitu sebesar 5,15 trilliun, ada dua hal yang harus dilakukan Walikota.

Pertama mengecek Pendapatan Asli Daerah apakah sudah sesuai dengan undang-undang dan hukum, atau ada kebocoran. Seperti IMB, Pajak Reklame, Parkir, Pajak Restoran dan Hotel apakah sudah sudah sesuai dengan harapan. Seperti yang kita lihat yang baru-baru ini Mall Center Poin menunggak Pajak 58 Milyar rupiah dalam sepuluh tahun terakhir, itu baru satu perusahaan yang terungkap bisa jadi masih banyak yang lain.” ujar AR Rangkuti Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPD PKS Kota Medan saat bincang – bincang dengan pemimpin media rentaknews.com. Abdul Aziz, Kamis (5/8/2021).

Kedua, yang harus dilakukan Walikota adalah membelanjakan APBD kepada pengusaha lokal atau rakyat Kota Medan. Misalnya jika ada acara Pemko, DPRD atau Camat di Belawan maka semua makan dan minum dan uang keluarnya harus di beli di Belawan, agar pengusaha lokal atau UMKM di Belawan perlahan maju.

Jika seorang pengusaha rumah makan di Belawan dapat orderan maka karyawan bisa bekerja, sayuran dan beras laku dan imbasnya para petani juga dapat untung, berapa orang yang terbantu. Mulai dari pengusaha, karyawan dan petani lokal. Inilah salah satu cara mensejahterakan rakyat. Inilah yang disebut menghidupkan pasar, jika pasar hidup, pedagang hidup, agen hidup, petani hidup maka keluarga sejahtera.

Jangan sampai Uang APBD menumpuk di orang-orang kaya dan uangnya disimpan yang akhirnya dalam catatan ekonomi, ekonomi stabil tapi hanya di catatan keuangan bukan di rakyat. Jangan sampai pemerintah melakukan penunjukan kepada satu pengusaha besar dan uangnya hanya disimpan di bank, tapi harus dibelanjakan kepada pengusaha lokal atau UMKM.

Jika sempat terjadi APBD di berikan kepada para pengusaha yang kaya, maka ekonomi rakyat tidak akan terimbas. Contohnya jika untuk anggaran makan siang di berikan kepada Rumah makan besar, maka uang yang di belanjakan akan menumpuk di rekening pengusaha tadi, maka uangnya tersimpan di Bank. Belum lagi jika pengusahanya tinggal di luar Kota Medan, dia menghabiskan kekayaannya untuk jalan-jalan ke luar negeri, bahkan anaknya sekolah di luar negeri, maka perputaran uang di Kota Medan akan menurun.

Uang saat ini berkumpul di kelompok tertentu, karena yang dapat orang kaya jatuhnya ke tabungan di Bank, disini ketahuan budaya korupsi itu berjalan. Jika uang APBD menumpuk di rekening para pengusaha kaya dan di bank ini tidak baik bagi ekonomi rakyat, bahkan dalam Islam menumpuk harta itu dilarang. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al Qur’an :

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: ”Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At Taubah 34-35.

Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga harus di salurkan dalam bentuk sosial untuk membantu fakir miskin dan anak yatim, serta memajukan usaha lokal atau UMKM dalam jumlah besar. Jangan hanya Rp. 300.000. Jika jumlahnya kecil maka tidak begitu terasa terhadap perekonomian rakyat. Kalau APBD bisa dilepas ke masyarakat akan memajukan daerah. Pengeluaran APBD daerah jika di belanjakan ke rakyat akan bermanfaat dan berputar di masyarakat. Jika masyarakat tidak punya daya beli, pasar akan tutup, berapa keluarga yg menderita. Namun beda hal ketika pasar hidup, pedagang hidup, agen hidup, petani hidup maka Keluarga akan sejahtera.

Saat ini uang kita rakyat Indonesia 80% ada di pulau Jawa, 80% yang di Jawa ada di Jakarta. Uang tidak beredar di kelurahan atau desa, karena begitu di kasih BLT 300 ribu rupiah, uang ini langsung dibelanjakan beli indomi dan telor, pulsa maka secara langsung uangnya dikirim ke Indofood di Jakarta.

Maka yang diperlukan Kota Medan saat ini butuh redistribusi Apbd secara alami. Sebagai contoh dibuat pasar gratis disetiap kecamatan, tanpa sewa tempat. Pengusaha pribumi dan pengusaha lokal diharapkan mengisi tempat itu, dengan gratis tempat maka pengusaha untung di pasar, akhirnya pasar akan hidup. Ketika pasar hidup, pedagang hidup, agen hidup, petani hidup, maka hasil akhirnya keluarga akan sejahtera.

Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, terjadi kolaborasi antara Penguasa, Pengusaha dan Birokrat yang akhirnya menyengsarakan rakyat.

Reporter: Abdul Aziz
Editor: Adm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here