2 Desember 2021

Fraksi PKS Ingatkan Utang Pemerintah Sudah Sangat Rawan.

Pemerintah tidak memiliki perencanaan APBN yang akurat. Besarnya jumlah utang dan SAL tahun 2020 merupakan 2 dari 26 catatan temuan BPK terkait implementasi APBN 2020.

Kamis, 09 September 2021, 9:40 WIB

Jakarta-Rentaknews.com. Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan utang yang menjadi kewajiban pemerintah pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.625,4 triliun atau setara 59,69 persen dari aset sebesar 11.098,6 triliun.

“Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat solvabilitas ( kemampuan untuk memenuhi semua kewajiban) keuangan negara sudah sangat rawan, mengkawatirkan sekali karena itu pada APBN 2021 yang sedang berjalan sebaiknya pemerintah mengurangi resiko solvabilitas dengan cara mengurangi utang agar tidak menjadi beban keuangan pada tahun berikutnya,” ungkap Hidayatullah saat dikonfirmasi media rentaknews.com rabu (08/09/2021).

Selain besarnya jumlah utang, terdapat temuan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir tahun sebesar Rp 388,1 triliun.

Ini mengingatkan, pemerintah tidak efektif dalam mengelola dan merealisasikan belanja negara. Pemerintah tidak memiliki perencanaan APBN yang akurat tegas Hidayatullah Legislator asal dapil Sumut 1 ini.

Besarnya jumlah utang dan SAL tahun 2020 merupakan 2 dari 26 catatan temuan BPK terkait implementasi APBN 2020. Meskipun APBN telah disusun berdasarkan UU. Nomor 2 tahun 2020 juga telah dilakukan refocusing berkali – kali namun tidak menjamin kinerja pemerintah menjadi baik dalam mengelola keuangan negara.

Dua puluh enam temuan BPK dan amburadulnya penanganan wabah covid 19 yang menyerap dana sangat besar serta tidak tercapainya target Makro ekonomi meskipun pemerintah telah menetapkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2020 menjadi beban anggaran pada tahun 2021 dan 2022.

Lebih lanjut Hidayatullah meminta pemerintah agar serius Menindaklanjuti 26 temuan BPK secara akuntabel dan kredibel karena APBN merupakan cermin dari komprehensivitas kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara yang berdampak terhadap kinerja makro ekonomi Nasional.

Temuan tersebut berhubungan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang memiliki implikasi terhadap opini dan kepercayaan publik kepada pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

“Pemerintah harus serius menindaklanjuti temuan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Implementasi APBN 2020 harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk lebih akurat dalam menyusun APBN,” pungkas Hidayatullah.

Reporter : Abdul Aziz
Editor: Adm

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

YouTube
Instagram