1 Desember 2021

Diskusi Publik Bersama H. Muhammad Nuh, Anggota Komite I DPD RI Perwakilan Sumatera Utara.

Perekonomian indonesia telah mengalami tekanan berat bahkan dengan dimulainya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga PPKM

Sabtu, 11 September 2021, 16:00 WIB

Batubara-Rentaknews.com. Berbicara tentang regulasi dan peraturan Perundang – undangan sosok yang satu ini sangat piawai, beliau saat ini diamanahi di Komite I DPD RI Perwakilan Sumatera Utara. Mengawali diskusi publik kali ini Muhammad Nuh menjelasakan, “kunjungan ini adalah salah satu tugas DPD RI dan saat ini kita ingin menggali informasi bagaimana pelaksanaan pemerintah disaat pandemi serta mensupervisi peraturan daerah,” ungkapnya.

Dijelaskannya, “DPD RI mempunyai lingkup tugas pada, Otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah serta pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pemukiman dan kependudukan pertanahan dan tata ruang serta politik, hukum dan HAM”.

Berbagai hal kami diskusi dimulai dari Undang – undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.Undang – undang tersebut mengatur kebutuhan hidup dasar warga dan makanan hewan ternak yang ada diwilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah selama terjadinya karantina wilayah. Lebih lanjut, Nuh mengungkapkan, “akan tetapi pemerintah tidak menjalankannya, pemerintah justru menggunakan undang -undang tersebut hanya untuk memberikan sanksi kepada warga yang melanggar aturan pembatasan”.

Diskusi Publik bersama DPD RI Komite 1 Perwakilan Sumatera Utara Muhammad Nuh, MSP

“Undang-undang tersebut mengatur tentang tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus menjamin kebutuhan hidup warganya selama karantina wilayah. Seperti disebutkan dalam pasal 4, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan atas kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan,”tegasnya.

Begitu juga pasal 7, 8, 9 menjelaskan setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama, disini nampak kebijakan pemerintah yang ambigu, dengan menerapkan PPKM yang berjilid-jilid ujar Nuh.

Saat ditanya pemimpin media rentaknews.com. Abdul Aziz, tentang implementasi penerbitan Undang -undang nomor 2 tahun 2020 dijelaskan Nuh lebih lanjut tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata yang terancam dengan merebak dan menyebarnya covid 19, baik dari aspek keselamatan jiwa maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.
Perekonomian indonesia telah mengalami tekanan berat bahkan dengan dimulainya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga PPKM yang tidak ada juntrungnya membuat perekonomian rakyat semakin terpuruk.

Pertanyaan menyangkut tentang korupsi bansos oleh Tauhid Ichyar salah seorang peserta diskusi publik yang diselenggarakan Sabtu (11/9/2021) Nuh menerangkan tentang korupsi Bansos oleh mantan Menteri Sosial pemerintahan Jokowi dan kader dari salah satu Partai berkuasa di pemerintahan saat ini beliau menjawab dengan lugas ditengah – tengah penderitaan rakyat masih ada pejabat yang memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri dan kelompoknya, ini prilaku tidak terpuji dan membuat miris kita.

Lagi hangat pemberitaan di media bahwa dimasa pandemi, sebagian oknum yang terlibat dalam penanganan ini jumlah kekayaan mereka naik fantastis ujar Nuh kepada peserta diskusi dan rombongan yang mengikuti kunjungan dilaksanakan di desa Marihat Butar, kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dan Tanjung Tiram kabupaten Batu Bara.

Reporter: Abdullah
Editor: Adm

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

YouTube
Instagram