1 Desember 2021

Pemerintah Jangan Terbuai Opini Wajar Tanpa Pengecualian, LKPP Bukan Tolok Ukur Kinerja Anggaran.

FPKS menyoroti catatan BPK terkait upaya penangan covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kamis 16 September 2021 09:25

Jakarta-Rentaknews.com. Pemerintah jangan berpuas diri dan terbuai dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

WTP hanya menyoroti serapan anggaran dengan pertanggungjawaban addministratif saja. Capaian ini belum bisa sebagai tolok ukur kinerja anggaran dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi ujar Hidayatullah, rabu (15/9/2021).

Pemerintah tidak boleh jumawa apalagi merasa sudah berhasil karena Opini WTP.
Kunci keberhasilan harus dapat di ukur tingkat keluaran, impact dan manfaatnya.
WTP menjadi tidak bermakna jika pelaksanaan kegiatan dilapangan kacau balau (amburadul, red) dan tidak memberikan dampak yang berarti bagi maayarakat.

“Apalagi, dalam catatan BPK terdapat selisih alokasi biaya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020. Data publikasi dari Kementrian Keuangan sebesar Rp. 146,69 triliun. Dalam APBN, jumlahnya tertera Rp. 841.89 triliun yang berbeda dengan publikasi Kementrian Keuangan sebesar Rp. 695.2 triliun, terdapat selisih Rp. 146,69 triliun, ini menunjukkan penggunaan anggaran yang tidak optimal, bisa dibilang asal – asalan,” ujar Hidayatullah.

Seharusnya pemerintah dapat mendeteksi kekeliruan tersebut sebelum dilaporkan dalam publikasi pemerintah. Bukan hanya soal angka, sekali lagi bukan hanya soal angka tapi juga skema sumber pendanaan, penggunaan maupun manfaat yang diterima oleh rakyat dari program tersebut.

Hidayatullah menyampaikan bahwa kami Fraksi PKS DPR RI beberapa waktu lalu merupakan satu – satunya Fraksi yang mengajukan nota keberatan atau minderheids atas laporan pertanggungjawaban realisasi APBN 2020.

FPKS menyoroti catatan BPK terkait upaya penangan covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diatarnya, kebijakan pelaporan biaya penanganan covid yang belum mencakup mekanisme pelaporan secara utuh. Data kegiatan dari pekerjaan PEN tidak terkendali, sehingga terdapat nilai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lebih tinggi dari nilai alokasi anggaran ujar Hidayatullah.

Selain itu ditemukan adanya penggunaan akun khusus covid -19 yang tidak tertib.

Program dalam cluster perlindungan sosial belum mempertimbangkan akuntansi, bantuan sosial serta pengendalian atas pelaporan realisasi PC-PEN BLT dana desa yang belum sepenuhnya memadai.

Saat ditanya pemimpin Rentaknews.com. Abdul Aziz bahwa saat wabah pandemi Covid – 19 melanda negeri ini ada indikasi kenaikan harta pejabat yang sangat signifikan artinya bertambah kekayaan pejabat yang terlibat, Hidayatullah yang akrab disapa Ust. Dayat bahwa itu benar adanya, “namun sekali lagi sebagai manusia kita hendaknya punya visi besar, yakni setelah kematian, kelak kita masuk surga, itulah visi besar kita,” pungkas Hidayatullah. Pesan singkat bila ingin selamat dunia akhirat.

Reporter : Abdul Aziz

Editor : Adm

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

YouTube
Instagram