9 Desember 2021

Diskusi Publik Wacana Amandemen UUD NRI 1945, Bersama Anggota DPD RI H. Muhammad Nuh

Senator M.Nuh, MSp dalam sambutan diskusi Amandemen UUD '45

Ahad 17 October 2021, 11:20

Medan-Rentaknews.com.Wacana meng-amandemen UUD Negara Republik Indonesia kembali digulirkan oleh para wakil rakyat di gedung DPR/MPR Senayan, pro kontra pun kembali mencuat, ada yang menentang ada juga yang mendukung, sebagai wakil rakyat Muhammad Nuh berkewajiban menampung dan menggali informasi sebanyak – banyaknya dari masyarakat lintas profesi, untuk bertempat dikantor DPD RI Sumatera Utara, jalan Gajah Mada no. 32 Medan kami menggelar diskusi publik mengenai wacana amandemen UUD NRI 1945 jelas M. Nuh anggota DPD RI asal Sumatera Utara ketika di temui wartawan disela sela acara Sabtu (16/10/2021)

Senator M.Nuh berkewajiban menampung dan menggali informasi sebanyak – banyaknya dari masyarakat
lintas profesi prihal Amandemen UUD ’45.

Dalam diskusi kali ini Muhammad Taufik Nasution SH, MH (praktisi hukum Sumatera Utara) mengatakan Konstitusi bukan kitab suci jadi bisa dirubah, UUD Negara kita pernah diamandemen pada tahun 1999-2002, perubahan kontitusi hal yang lumrah, tentukan dulu apa yang mau dirubah yang didalamnya ada banyak pasal-pasal salah satunya mengenai masa jabatan presiden dan dokumen pembangunan negara. Taufik juga mengingatkan kajian komprehensif dari para ahli hukum harus menjadi acuan MPR RI dalam merubah UUD NRI 1945 jangan hanya masuk laci kemudian di sah kan secara diam-diam.

Sedangkan Yusrin Nazief, SH, MH akademisi Universitas Sumatera Utara yang juga menjadi nara sumber pada diskusi kali ini mengatakan amandemen terjadi karena ada interest atau keinginan dari masyarakat, “sekarang persoalannya masyarakat setuju atau tidak dengan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode”
Sampai saat ini belum ada argumentasi rasional dari amandemen UUD NRI 1945 terutama pada pasal perpanjangan masa periode presiden lanjut Yusrin.

Diskusi dihadiri oleh PW Persatuan Islam (PERSIS) Sumut KAMMI Sumut,
PUI (Persatuan Ummat Islam) Sumut, PAHAM Sumut, Ikatan Alumni Mesir
serta para akademisi dan lintas profesi lainnya.

Hadir juga pada diskusi kali ini tokoh Ulama Sumatera Utara Prof. DR. Usman Jakfar, Lc, MA, jebolan Timur Tengah ini mempertanyakan ,” wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode, itu manfaatnya untuk siapa, apa urgentnya dengan amandemen ini, siapa yang diuntungkan apakakah bangsa ini atau hanya segelintir orang, biar masyarakat juga paham mau dibawa kemana kapal besar Indonesia,” ujar Usman Jakfar.

Sementara DR. Sakira Zandi ketua PUI (Persatuan Ummat Islam) Sumatera Utara mengatakan; jangan alergi dengan amandemen tapi yang di amandemen harus yang bermanfaat atau berpihak ke masyarakat.

Sanusi dosen ekonomi dari Universitas Panca Budi yang ikut hadir dalam diskusi kali ini mengatakan, “wacana amandemen masa jabatan presiden menjadi 3 periode, adalah manuver dan saya menduga ini hanya akan dinikmati oleh segelintir orang, saya berharap kepada M. Nuh bawa aspirasi ini untuk disampaikan bahwa masyarakat menolaknya, tegaskan tolong sampaikan dan akomodir aspirasi ini hingga di dengar oleh wakil-wakil rakyat yang terhormat di pusat sana,” ujar Sanusi.

Diskusi kali dihadiri oleh berbagai macam elemen masyarakat seperti dari KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Sumut, PUI (Persatuan Ummat Islam) Sumatera Utara, pimpinan Wilayah Persatuan Islam (PERSIS) Sumatera Utara, PAHAM Sumut, Ikatan Alumni Mesir dan juga para akademisi dan lintas profesi lainnya.

Diakhir acara M. Nuh sebagai Anggota DPD RI Perwakilan Sumatera Utara ini mengatakan saya tentu berkewajiban dan punya alasan yang kuat untuk menyampaikan kepusat setelah hasil dari diskusi hari ini. “Doa doa hamba Allah yang ikhlas dan sholeh tentunya akan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia,” pungkas M. Nuh.

Reporter : Abdullah

Editor : Adm

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

YouTube
Instagram