11 Agustus 2022

Bikin Malu Institusi, Kapolda Sumut Pecat 33 Anak Buahnya

283 Pengunjung

Medan-Rentaknews.com. Kapolda Sumut, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak pecat 33 anak buahnya yang melanggar hukum. Mereka yang dipecat ini terlibat dalam berbagai kasus tindak pidana, seperti narkoba, penggelapan dan lari dari kesatuan.

Pemecatan 33 anggota Polri itu akan dilakukan hari ini, Selasa (22/12/2021). Belakangan upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) personel Polri itu ditunda. “Yang akan dijatuhi sanksi ini kebanyakan kasus narkoba, termasuk kasus di Tanjungbalai,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Selasa sore.

Dia mengatakan, kasus yang di Tanjungbalai ini cukup menyita perhatian publik.
Apalagi, kasus penggelapan sabu tangkapan oleh anggota Polres Tanjungbalai sudah sampai ke telinga Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. Hadi mengatakan, karena hari ini upacara PTDH ditunda, maka kegiatan akan dilangsungkan, Rabu (22/12/2021).

Menurut Hadi, ke 33 anggota Polri berandalan yang melakukan kesalahan itu akan dihadirkan. Namun, kata dia, tidak tertutup kemungkinan mereka yang bakal dipecat ini memilih tidak hadir karena malu.

“Jadi 33 orang personel itu juga dari zaman Kapolda sebelumnya, cuma belum di PTDH,” katanya.
Kapolda Sumut, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak kembali meminta maaf atas tindakan menyimpang sejumlah anggotanya. Panca mengakui, bahwa anggotanya banyak melakukan kesalahan yang membuat masyarakat resah.

Atas banyaknya kasus yang terjadi itu pula, Panca memohon kepada semua tokoh, khususnya tokoh agama agar menegur, dan bila perlu menjewer oknum polisi nakal di Sumatera Utara ini.

“Saya selaku Kapolda Sumut menyampaikan permohonan maaf, karena masih ada anggota saya yang melakukan pelanggaran. Anak-anak saya juga merupakan manusia biasa, tidak lepas dari salah. Karenanya, jika ada yang melakukan itu (kesalahan), tolong ingatkan, jewer dia,” kata Panca di hadapan tokoh lintas agama, Selasa (7/12/2021) kemarin.

Panca mengaku, sejak banyaknya masalah yang timbul akibat ulah anggotanya, dia pun sudah memberi teguran keras, agar kasus serupa jangan terjadi lagi.

Jendral bintang dua ini juga meminta tolong pada semua tokoh agama, agar ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Utara. Panca mengakui, bahwa polisi tidak bisa bergerak sendiri dalam menjaga ketertiban di tengah masyarakat.

“Namun begitu, kami (Polri) tidak bisa bekerja sendirian, sehingga memohon dukungan dari seluruh pemuka agama karena masalah judi dan narkoba merupakan masalah bersama dan harus dihadapi bersama,” ungkapnya.

Kasus Bertubi-tubi

Kapolda Sumut, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak harus berkali-kali meminta maaf karena ulah buruk sejumlah oknum anggotanya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, bertubi-tubi kasus yang melibatkan oknum kepolisian disumatera utara ini mencuat ke publik.

Dari catatan penulis, beberapa kasus menonjol yang membuat Panca marah diantaranya menyangkut kasus pencabulan, pemerasan dan penggelapan yang dilakukan oknum petugas Polsek Kutalimbaru, Bripka Rahmat Hidayat Lubis.

Cabul, Pemerasan dan Penggelapan

Bripka Rahmat Hidayat Lubis beberapa kali dikabarkan tersandung kasus narkotika, tapi tak juga dipecat, hingga akhirnya dituding mencabuli istri pelaku narkoba di satu hotel yang ada di Medan.
Bukan cuma sekadar dituding mencabuli istri pelaku narkoba, Bripka Rahmat Hidayat Lubis juga memaksa korban yang tengah hamil untuk menggugurkan kandungannya.

Kemudian, saat mencabuli dan memaksa istri pelaku narkoba itu untuk mengugurkan kandungannya, Bripka Rahmat Hidayat Lubis asyik mengonsumsi sabu. Meski sudah menjalani sidang kode etik, namun Bripka Rahmat Hidayat Lubis mengajukan banding.

Dia tidak terima bila dirinya dipecat, meskipun berkali-kali terlibat masalah narkoba, dan terakhir melakukan dugaan pencabulan. Karena ulahnya ini pula, Kapolsek dan Kanit di Polsek Kutalimbaru dicopot. Sejumlah rekan Bripka Rahmat Hidayat Lubis yang ikut diduga melakukan pemerasan, turut jalani sidang kode etik.

Pemerasan Pengendara Motor

Kemudian ada kasus lain menyangkut dugaan pemerasan yang dilakukan Bripka Panca Simanjuntak. Anggota Polsek Delitua ini dituding memeras pengendara modus razia di Jalan dr Mansyur, Medan, hingga nyaris diamuk massa. Kasus ini pun sempat heboh, dan menyita perhatian masyarakat.

Bripka Panca Simanjuntak kemudian diproses hukum, bahkan dipamerkan di Polrestabes Medan. Bripka Panca Simanjuntak juga disebut akhirnya ditahan Propam Polrestabes Medan.

Penggelapan dan Dugaan Pesta Narkoba

Kemudian kasus lain menyangkut masalah narkoba dan penggelapan uang.

Lima anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan masing-masing Matredy Naibaho, Toto Hartanto, Rikardo Siahaan dan Dudi Efni menggelapkan uang Rp 650 juta milik terduga pelaku narkoba bernama Jusuf.

Bahkan, usai menggelapkan uang itu, kelima anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan ini diduga hendak pesta narkoba.

Kelimanya kemudian digerebek Paminal Mabes Polri, saat sebelum pesta narkoba di satu tempat yang ada di Kota Medan.

Saat digerebek, dari anggota kepolisian ini disita sabu, ekstasi dan ganja. Kelimanya kini tengah menjalani persidangan di PN Medan.

Gelapkan 19 Kg Sabu

Kasus lain yang tak kalah mencuri perhatian adalah menyangkut penggelapan barang bukti 19 Kg sabu oleh 11 anggota Polres Tanjungbalai.

Setelah menggelapkan 19 Kg sabu, ke 11 orang yang diantaranya menjabat sebagai Kanit Narkoba kemudian menjual sabu tersebut pada sejumlah gembong narkoba.

Bahkan, sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp 1 miliar.

Terkait kasus ini, 11 polisi masing-masing Tuharno, Syahril Napitupulu, Leonardo Aritonang, Agus Ramadhan Tanjung, Khoiruddin, Josua Samaoso Lahagu, Rizki Ardiansyah, Agung Sugiarto Putra, Hendra Tua Harahap, Kuntoro dan Waryono masing menjalani sidang di PN Tanjungbalai.

Beragam fakta terungkap di persidangan, hingga soal Kanit Narkoba bagi-bagi uang, hingga mereka akhirnya saling tuduh soal rekayasa kasus ini. Digerebek Bersama 2 Kg Sabu Anggota Polres Tanjungbalai lainnya bernama Aipda JD Tambunan juga terlibat kasus narkoba.

Aipda JD Tambunan digerebek petugas Dit Res Narkoba Polda Sumut karena menguasai 2 Kg sabu

Namun, penanganan kasus terhadap Aipda JD Tambunan belum jelas.
Bagaimana dengan perkara Aipda JD Tambunan, masih samar-samar. Apakah yang bersangkutan sudah dibebaskan atau masih ditahan, belum ada kejelasan.

Maling Motor

Kasus lain yang tak kalah curi perhatian adalah oknum petugas Polsek Medan Barat, Brigadir Windi Pramana yang dilaporkan mencuri motor tetangga.

Adapun modusnya, Brigadir Windi Pramana yang terbukti positif pengguna sabu ini pura-pura meminjam motor hendak beli nasi.Setelah motor diberi pinjam, anggota polisi ini malah tak kembali.

Belakangan, ketika kasus ini heboh, Kapolsek Medan Barat kemudian bergerak memerintahkan anggotanya yang lain mencari dan menangkap Brigadir Windi Pramana. Saat ini, Brigadir Windi Pramana tengah menjalani proses pemeriksaan di Propam.

Dugaan Pemerasan Keluarga Tahanan
Selanjutnya ada kasus lain menyangkut dugaan pemerasan terhadap keluarga tahanan.

Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan, Bripda Sutrisno Butarbutar sempat disebut meminta uang Rp 5 juta kepada keluarga Hendra Syahputra, tahanan kasus asusila.

Belakangan, Hendra Syahputra tewas dianiaya di dalam RTP Polrestabes Medan.
Menyangkut pemeriksaan Bripda Sutrisno Butarbutar ini juga tak jelas. Entah seperti apa hasil pemeriksaannya.

Oknum Kasat Selingkuh
Selain menyangkut pemerasan dan narkoba, ada kasus tak kalah bikin heboh.

Oknum Kasat di Polres Sergai AKP DIL terlibat skandal asmara.
AKP DIL dilaporkan selingkuh dengan seorang polisi wanita.
Gegara kasus ini, AKP DIL kemudian dicopot Kapolda Sumut.

Pamer Uang
Selanjutnya ada kasus soal pamer uang istri pejabat kepolisian.
Seorang wanita yang merupakan istri Kapolres Tebingtinggi, AKBP Agus Sugiyarso pamer duit di media sosial.Kasus ini juga sempat ramai diperbincangkan.

Belakangan, karena masalah ini, AKBP Agus Sugiyarso dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres karena dinilai tidak mampu mendidik dan membina istrinya.

Kasus Pembunuhan
Selain masalah narkoba, pemerasan, perncabulan, oknum polisi juga ada yang terlibat kasus pembunuhan. Aipda Roni Syahputra, anggota Polres Pelabuhan Belawan membunuh dua orang wanita sekaligus.

Bahkan, Aipda Roni Syahputra meruda paksa korbannya sebelum dibunuh. Dalam kasus ini, Aipda Roni Syahputra divonis hukuman mati.

LBH Sempat Beber ‘Dosa’ Polrestabes Medan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan ‘dosa’ jajaran Polrestabes Medan selama dipimpin oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Riko Sunarko.

Setidaknya, ada 10 kasus yang sempat jadi sorotan. Namun, melihat banyaknya kasus yang timbul selama kepimpinan Kombes Riko Sunarko, Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak dinilai terlalu ‘lembek’ dalam mengawasi dan membina Kombes Riko Sunarko.

“Dapat dikatakan, Kapolda Sumut masih terlalu lembek karena kejadian personel Polrestabes Medan yang bermasalah itu berulang dan bukan hanya dalam setahun,” kata Ketua Divisi Sipil Politik LBH Medan, Maswan Tambak, Rabu (1/12/2021).

Maswan mengatakan, secara kelembagaan Polda Sumut punya kewenangan untuk turut melakukan evaluasi kepada Kapolrestabes Medan, Kombes Riko Sunarko.

Namun, fungsi pengawasan itu dinilai agaknya tak berlaku terhadap Kombes Riko Sunarko.

“Sejuah ini Kapolda beberapa kali berganti di masa Kombes Riko Sunarko sebagai Kapolrestabes Medan. Namun yang bersangkutan tidak pernah ditindak atau dievaluasi,” kata Maswan.

Karena LBH Medan menilai Kapolda Sumut, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak terlalu lembek terhadap Kombes Riko Sunarko, mereka pun kemudian mengirim surat ke Mabes Polri, agar mengevaluasi Kapolrestabes Medan.

“Sehingga program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan) yang diluncurkan Polri benar-benar dapat terlaksana dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Adapun puluhan kasus atau ‘dosa’ jajaran Polrestabes Medan selama ini:

  1. Pada 1 September 2020 seorang saksi kasus pembunuhan atas nama Sarpan diduga mengalami penyiksaan oleh oknum Polsek Percut Seituan saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Akibatnya korban mengalami luka memar di bagian wajah dan di beberapa anggota tubuh lainnya. Terhadap kejadian yang menimpanya korban telah membuat laporan polisi, akan tetapi dalam prosesnya korban telah melakukan pencabutan laporan setelah sepakat melakukan perdamaian.
  2. Bahwa berdasarkan Sistem Informasi dan Pendokumentasian Kasus (Simpensus) LBH Medan pada 08 Oktober 2020 telah terjadi kasus dugaan penyiksaan terhadap dua orang tahanan oleh oknum Polsek Medan Sunggal yang menyebabkan meninggalnya dua orang tahanan atas nama almarhum Joko Dedi Kurniawan dan almarhum Rudi Efendi.

Atas adanya dugaan pelanggaran tersebut keluarga korban melalui kuasa hukumnya LBH medan membuat laporan di Dit Reskrimum Polda Sumut dan Propam Polda Sumut, akan tetapi terhadap laporan tersebut pada 4 Agustus 2020 Ditreskrimum Polda Sumut mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor SPP Lidik/994.a/VIII/2021/Ditreskrimum, di dalam SP3 tersebut polisi menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

3. Pada 6 Maret 2021 diketahui telah terjadi pelanggaran kode etik kepolisian yang dilakukan oleh oknum Polsek Medan Helvetia yang melakukan pemerasan terhadap seorang warga. Korban pun mengalami kerugian sebesar Rp 500 juta rupiah yang terdiri dari uang sebesar Rp 200 juta rupiah, satu unit mobil, dan handphone.

Terhadap uang hasil pemerasan Rp 200 juta rupiah akhirnya dikembalikan namun tidak secara penuh yaitu hanya sebanyak Rp 199 juta rupiah dengan rincian Rp 100 juta rupiah secara cash (tunai) dan Rp 99 juta dikembalikan dengan cara di transfer.

Terhadap kejadian itu oknum Polsek Helvetia telah dilaporkan di Propam Polda Sumut. Ujungnya atas pelanggaran tersebut Wakapolsek Medan Helvetia, AKP Dedi Kurniawan dicopot dari jabatannya sebagai Wakapolsek menjadi perwira menengah di Polrestabes Medan.

4. Berdasarkan Sistem Informasi dan Pendokumentasian Kasus (Simpensus) LBH Medan pada 16 April 2021 telah terjadi penangkapan terhadap Nurliza atas dugaan penyediaan tempat prostitusi. Nurliza diduga dilakukan pemerasan oleh oknum Polrestabes Medan atas nama Bripka Okma Brata sebesar Rp 5 juta.

Atas kejadian tersebut Nurliza melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat pengaduan kepada Kompolnas dan Propam Polda Sumut.

Tapi berdasarkan surat balasan dari Porpam Polda Sumut menyebutkan bahwa tidak ditemukan pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus ini.

  1. Pada 12 September 2021 seorang tahanan tewas diduga dianiaya oknum polisi.
    Korban bernama Arves dikabarkan tewas dengan wajah dan tubuh yang lebam tepatnya Minggu, 23 Agustus 2021.

Terhadap kejadian tersebut Tim Propam Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga Anggota Polsek Medan Kota atas meninggalnya Arves, sampai saat ini terhadap tiga orang oknum Polsek Medan Kota tersebut yang terdiri dari penyidik pembantu yang menangani perkara ini dan anggota yang terlibat langsung masih dalam pemeriksaan di Propam Polda Sumut.

  1. Pada 15 Oktober 2021 Penyidik Polsek Percut Sei Tuan menetapkan status tersangka terhadap LG yang merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh preman berinisial BS.

Terhadap kejadian tersebut Kapolda Sumut memerintahkan Kapolrestabes Medan dan Ditreskrimum Polda Sumut untuk menarik kasus tersebut.

Kasus dengan nama terlapor BS ditangani oleh Sat Reskrim Polrestabes Medan, sedangkan kasus dengan terlapor LG ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumut.

Terhadap peristiwa tersebut Mabes Polri turun tangan dan menyebutkan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Percut Seituan dinyatakan tidak professional, sehingga pada 12 Oktober 2021 dilakukan pencopotan terhadap Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan yang kemudian disusul dengan pencopotan terhadap Kapolsek Percut Seituan.

  1. Pada 26 Oktober 2021 telah terjadi pemerkosaan, pemerasan serta pencurian yang dilakukan oleh oknum Polsek Kutalimbaru terhadap seorang istri tahanan kasus narkotika.

Atas kejadian tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapolsek, Kanit dan penyidik pembantu yang bersangkutan di Propam Polda Sumut. Terhadap ketiganya telah dilakukan pencopotan, di samping itu terhadap 6 orang oknum Polsek Kutalimbaru lainnya telah dilakukan pemeriksaan di Propam Polrestabes Medan atas dugaan pemerasan sebesar Rp 150 juta rupiah terhadap istri pelaku sudah diberikan vonis hukuman disiplin berupa mutasi dan penundaan kenaikan pangkat.

  1. Pada 13 November 2021 seorang oknum Polsek Delitua melakukan pungutan liar (pungli) terhadap seorang pengendara di jalan Dr Mansyur Kota Medan.

Dari tangan oknum Polsek Delitua tersebut diamankan barang bukti uang sebesar Rp 100 ribu.

Atas kejadian tersebut oknum Polsek Delitua tersebut telah diamankan dan di periksa di Propam Polrestabes Medan, serta telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan Pasal 368 jo Pasal 53 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara.

  1. Pada 25 November 2021 seorang tahanan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Medan a.n. Hendra Syahputra meninggal dunia akibat mengalami penganiayaan di dalam sel.

Diketahui Hendra Syahputra merupakan tahanan Polrestabes Medan sejak 12 November 2021 dalam perkara dugaan pelecehan seksual kepada seorang remaja perempuan.

Akibat dari penganiayaan yang dilakukan terhadap wajah korban terdapat sejumlah luka lebam.

Terhadap kejadian tersebut Kasat Reskrim Polrestabes Medan menerangkan bahwa sudah memeriksa enam orang terduga pelaku yang merupakan tahanan satu sel dengan korban.

Selama ditahan di Polrestabes Medan korban diduga sering mengalami pemerasan dari pelaku yang berujung pada penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban.

  1. Pada 28 November 2021 seorang Mahasiswa USU, Hendra Frizky Novando diduga mengalami pemukulan oleh beberapa oknum Polsek Medan Sunggal.

Korban mengalami pemukulan dengan maksud agar mengakui telah melakukan pencurian sebuah spion mobil milik istri seorang polisi yang terjadi pada tanggal 19 Juli 2021 di Dunkin Donat.

Atas peristiwa tersebut diketahui Hendra merupakan korban salah tangkap yang dilakukan oleh Polsek Medan Sunggal.

Menurut penuturan korban ketika proses penangkapan ia mengalami penganiayaan seperti dicekik dan dipukul di bagian kepala oleh beberapa oknum Polsek Medan Sunggal atas tuduhan telah melakukan pencurian spion mobil dan dipaksa mengakui perbuatan tersebut.

  1. Bahwa terhadap pelanggaran kepolisian di wilayah hukum Polrestabes juga terdapat perbedaan pemberian sanksi.

Misalnya ketika pelanggaran tersebut dilakukan oleh oknum kepolisian yang memiliki stratifikasi atau pangkat yang lebih tinggi hanya diberikan sanksi berupa pencopotan dari jabatan.

Contohnya pelanggaran kepolisian berupa pemerasan yang dilakukan oleh oknum Polsek Medan Helvetia sudah sangat jelas merugikan korban sebesar Rp 500 juta.

Sementara terhadap pelanggaran kepolisian yang dilakukan oleh oknum Polsek Delitua terhadap pemerasan sebesar Rp 100 ribu rupiah menjadi berbeda setelah pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka dan diancamkan hukuman 9 tahun penjara.

  1. Bahwa terhadap pelanggaran kepolisian pada poin 4 dengan poin 7 juga tidak mencerminkan rasa keadilan.

Sebab pada poin 4 sudah secara jelas terhadap Nurliza dilakukan pemerasan oleh oknum Polrestabes Medan sebesar Rp 5 juta rupiah dihadapan kuasa hukumnya.

Tapi Propam Polda Sumut menyatakan tidak ditemukan pelanggaran etik kepolisian dengan alasan yang tidak logis.

Sementara di poin 8 atas kejadian pemerasan yang dilakukan oleh oknum Polsek Delitua sebesar Rp 100 ribu kepada pengendara, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dituduhkan melakukan tindak pidana pungutan liar.

  1. Bahwa pelanggaran kepolisian antara poin 7 dengan poin 8 juga mendapatkan pemberian sanksi yang tidak mencerminkan rasa keadilan.

Sebab sudah jelas dan terbukti para oknum Polsek Kutalimbaru melakukan pemerasan sebesar Rp 150 juta rupiah dan pemerkosaan terhadap istri tersangka tahanan tindak pidana narkotika.

Atas kejadian itu para pelaku hanya diberikan sanksi disiplin berupa mutasi dan penundaan kenaikan pangkat.

Sedangkan terhadap Kapolsek dan Kanit Polsek Kutalimbaru sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam perkara tersebut hanya diberikan sanksi pencopotan.

Tentunya terhadap vonis pelanggaran yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh oknum Polsek Delitua sebagaimana disebutkan pada poin 8.

Bahwa terhadap banyaknya pelanggaran-pelanggaran oleh oknum kepolisian yang masih terus terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan, pihaknya menduga Kapolrestabes Medan tidak serius melakukan tugasnya dalam memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi.

“Oleh karena itu kami meminta untuk dilakukan evaluasi kinerja terhadap Kapolrestabes Medan sebagai orang yang paling bertanggungjawab di wilayah hukum Polrestabes Medan,” tutupnya.(r/Syafr_Malay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *