21 Mei 2022

Warga di Batubara Tuding Sejumlah Kades Korupsi Berjamaah

88 Pengunjung

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batubara, Radyansyah Fitrianda Lubis, S.Sos. dan satu bundelan laporan pengaduan pengadaan susu Stunting. (Bambang Novianto)

Kapolres Batubara Diminta Periksa P-APDESI, Kadis PMD Serta Rekanan

Batubara-Rentaknews.com. Belakangan ini, marak pengaduan masyarakat soal kebijakan penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Batubara. Ada sejumlah kalangan penggiat anti korupsi di daerah itu menyampaikan laporan pengaduan tentang dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Pengaduan itu pertama datang dari penggiat anti korupsi yang mengatas namakan Aliansi Pers Batubara (APMBB). Kedua, menyusul aduan itu langsung dari Warga Masyarakat yang dilengkapi dengan Identitas Kartu Penduduk (KTP).

Laporan tersebut tentu saja membuat publik heboh, begitu juga para awak media ikut juga digegerkan.

Sehari sebelumnya, diberitakan bahwa APMBB telah melaporkan dua Kepala Desa, yakni Kepala Desa Bagan Baru, Kecamatan Nibung Hangus, dan Kepala Desa Gunung Rantai, Kecamatan Talawi. Laporan ini terkait proyek fisik yang diduga tak sesuai Bestek serta disinyalir mark-up.

Selanjutnya, hari ini dikabarkan, ada sejumlah warga masyarakat turut membuat pengaduan kepada ke Polres Batubara. Aduan ini menyangkut tentang perihal indikasi penyelewengan penggunaan keuangan Dana Desa pengadaan Susu Stunting Tahun Anggaran 2021.

Para Kepala Desa yang berada di enam Kecamatan. Warga Masyarakat dilaporkan karena diduga kuat korupsi berjemaah dan terorganisir yang dilakukan para Kepala Desa dan melibatkan sejumlah oknum di P-Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Batubara.

Ditambah lagi, adanya dugaan kongkalikong sukses fee senilai 10% yang diberikan rekanan selaku suplayer susu stunting kepada oknum pengurus P-Apdesi.

Anehnya lagi, ada oknum berinisial MD yang mengaku-ngaku suruhan Pangeran yang ikut mengatur tentang pengadaan susu stunting. Dan bahkan, dia diduga turut mengaut keuntungan, baik dari pihak P-Apdesi maupun rekanan.

Untuk itu,, Warga Masyarakat meminta kepada Polres Batubara, agar memanggil, memeriksa pihak-pihak terkait, yakni seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Batubara, Rekanan, Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) P-Apdesi Batubara, Kepala Inspektorat, serta Kadis PMD Kabupaten Batubara.

Sementara, terkait adanya laporan pengaduan tersebut, Kepala Inspektorat Batubara, Attaruddin, S.Pd, MM ketika dikonfirmasi melalui telepon dan WhatsAppnya dengan Number 08136138xxxx, ternyata dia dinilai enggan untuk menjawabnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Radiansyah Fitrianda Lubis, S.Sos saat dikonfirmasi melalui telepon tentang maraknya pengaduan tersebut, dia mengatakan, terlebih dahulu kami akan berkoordinasi kepada Camat dan kita teruskan ke Inspektorat.

“Kami juga akan bermohon kepada Inspektorat, karena ada advisnya sebagai aparatur internal pemerintah untuk melakukan pengawasan. Verifikasinya ada di kecamatan terhadap barang-barang yang dibelanjakan,” jelas Radyansyah saat dikonfirmasi melalui telepon.

Intinya, sambung Radyansyah, pengawasan itu dilakukan agar kepala desa se-Kabupaten Batubara tidak terjebak melakukan pengadaan-pengadaan fiktif dan belanja barang lainnya.

“Hal ini tentunya, nanti kami akan mendorong kawan-kawan Inspektorat untuk bisa memberikan pembinaan terhadap apa yang dianggarkan di Desa-desa itu,” jelasnya.

Disinggung adanya pengaduan masyarakat soal susu stunting kepada APH, dia menyahut “Belum ada bang saya terima, apalagi tembusan surat tersebut, gak ada sampa ke Dinas PMD,” jelas Kadis yang eksis sejak pemerintahan Bupati OK. Arya hingga sampai ke Pemerintahan Bupati Zahir itu. (r/Bambang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *